Page 71 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan demikian,
setiap ada permohonan hak atas tanah Negara, Pemerintah Kabupaten/
Kota mendapat bagian dari perolehan BPHTB yang dibayar oleh
pemohon hak. Pungutan ganda itu tentu saja bertentangan dengan asas
dan ketentuan yang berkaitan dengan perpajakan dan retribusi.
Sebelum diundangkannya UU 21/1997 tentang BPHTB,
Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
3 Tahun 1973 tentang Pembagian Uang Pemasukan Dalam Rangka
Pemberian Hak Atas Tanah. Pasal 2 peraturan itu menyatakan bahwa
kepada penerima hak atas pemberian suatu hak atas tanah Negara oleh
pejabat yang berwenang, wajib membayar uang pemasukan kepada Negara
dan harus dibayarkan kepada Kas Negara dan Kas Pemerintah Daerah
dengan perincian pembayaran sebagai berikut:
a. Sebesar 40% dari jumlah uang pemasukan disetor kepada Kas
Negara;
b. Sebesar 40% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas
Daerah Provinsi setempat;
c. Sebesar 20% dari jumlah uang pemasukan disetorkan kepada Kas
Daerah Kabupaten/Kota setempat.

Ketentuan tersebut berlaku sampai diterbitkannya UU 21/97
tentang BPHTB pada tanggal 29 Mei 1997, yang mulai berlaku pada
tanggal 1 Juli 1998, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penangguhan
Masa Berlakunya UU 21/97 tentang BPHTB. Dengan demikian, sejak
1 Juli 1998 semua biaya permohonan hak atas tanah Negara maupun
biaya administrasi pendaftaran tanah dihapuskan, dengan alasan untuk
menghindari adanya pungutan ganda yang dibayarkan oleh masyarakat
pada objek bidang yang sama.
Ketentuan tentang penghapusan biaya sertipikat tanah itu
berlangsung sampai dengan tanggal 21 Agustus 2002, yaitu dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 (PP
46/2002) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Badan Pertanahan Nasional. Berdasar PP itu,
setiap permohonan hak atas tanah Negara di samping dikenakan BPHTB
juga dikenakan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang

62 Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara