Page 66 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

Selorohan tersebut tentu bisa menjadi peringatan bagi semua pihak
yang terlibat dalam administrasi pertanahan, bahwa SIM-TN dapat lahir
tanpa penelitian lapangan yang semestinya.

Cukup banyak SIM-TN yang terbit di area-area terlarang, seperti
kawasan hutan lindung, kawasan sempadan (termasuk GSB), WKP, dan
kawasan militer. Padahal tanah di area/kawasan tersebut merupakan tanah
yang tidak diperkenankan terbit hak atas tanah oleh para pemangku
kepentingan masing-masing. Sewaktu tim peneliti mengikuti pengukuran
beberapa bidang tanah yang akan didaftarkan di area yang berbatasan
dengan hutan lindung di Kelurahan Mamburungan, menurut petugas
Kantah bidang-bidang tanah tersebut terletak di ’area yang meragukan’,
apakah termasuk kawasan lindung atau tidak. Keraguan atas ’area abu-
abu’ ini cukup beralasan karena Peta Rencana Pola Ruang yang telah
ditransformasi ke dalam sistem koordinat Peta Dasar Pendaftaran oleh
Kantah tidak representatif atau tidak dapat menyajikan kebenaran
geometrik-spasial dengan pasti.
Di semua daerah di Indonesia, RTRW dituangkan dalam peta
Rencana Pola Ruang yang disajikan dengan skala kecil 1:25.000 dan
dalam proyeksi UTM, sebagaimana kebijakan pemetaan nasional
yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan
Nasional (Bakosurtanal ) pada tahun 1974. Sementara ini, peta-peta
3
dasar pendaftaran tanah disajikan dalam skala besar 1:1.000 dengan
proyeksi peta TM-3, sebagaimana kebijakan BPN RI pada tahun 1997.
Ketidaktunggalan kebijakan pemetaan ini perlu disinkronkan dengan
mewujudkan ’peta tunggal’ agar diperoleh informasi keruangan yang pasti
terhadap keabsahan hak atas bidang-bidang tanah yang telah lahir dan
akan dilahirkan dalam mekanisme pemberian hak.
BPN dalam melaksanakan pendaftaran tanah bekerja berdasarkan
kebenaran formal, artinya menerima permohonan kemudian meneliti
kelengkapan berkas yuridis permohonan tersebut. Jika telah memenuhi
syarat akan diproses lebih lanjut, tetapi jika tidak lengkap akan
dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dalam melaksanakan
kegiatan penelitian berkas permohonan tersebut, berdasarkan kewenangan
yang dilimpahkan sebagaimana diatur menurut PMNA/KBPN 3/99.

3 Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, sekarang berubah nama menjadi Badan
Informasi Geospasial (BIG)

Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 57