Page 68 - Permasalahan Surat Ijin Memakai Tanah Negara sebagai Alas Hak dalam Pendaftaran Tanah di Kota Tarakan

penguasaan atas tanah di Kota Tarakan tidak mudah untuk dikontrol.
Sekalipun demikian, SIM-TN ini juga perlu diwaspadai dalam proses
pemberian hak, karena sebagai alas hak acapkali ada SIM-TN di atas SIM-
TN. Selama ini duplikasi sempurna memang belum dijumpai, tetapi pada
sebidang tanah yang relatif luas yang telah diterbitkan SIM-TN, lahir pula
SIM-TN – SIM-TN pada sebagian-sebagian tanah yang luas tersebut.
Jual-beli setelah SIM-TN lahir dan sebelum tanah tersebut didaftarkan
merupakan sesuatu yang harus dicermati agar tidak lahir pemberian
hak dan sertipikat tanah yang bias objek dan subjeknya. Terdapat juga
SIM-TN yang lahir di atas tanah yang telah bersertipikat hasil program
redistribusi tanah. Kasus lain adalah SIM-TN lahir di atas tanah yang
sudah bersertipikat dengan alas haknya dahulu adalah SIM-TN. Dalam
kasus-kasus yang demikian, SIM-TN bukan merupakan ’alas hak’ yang
mempunyai kepastian hukum.
Walau pun dalam rangka pendaftaran tanah, produk SIM-TN
(alas hak) sebagai data yuridis dan peta bidang tanah sebagai data fisik
hasil pengukuran bidang tanah telah diumumkan selama 60 hari untuk
memenuhi asas publisitas seperti selama ini berlangsung, tetapi karena
dalam pembuatan SIM-TN banyak kelemahan, maka kepastian hukum
atas produk sertipikat tanah nantinya juga akan lemah. Ditinjau dari tertib
administrasi pertanahan, SIM-TN sebagai alas hak belum bisa menjamin
terciptanyu administrasi pertanahan yang tertib, khususnya tertib hukum,
yang ditunjukkan dengan masih ada tumpang tindih alas hak SIM-TN
dalam pendaftaran tanah. Hal itu potensial melahirkan sertipikat ganda,
sebagaimana penuturan staf Kantah berikut:

”Sertipikat ganda mungkin telah ada. Mana kami tahu, soalnya dari sekian
banyak SIM-TN yang masuk, ditambah dengan kondisi kita yang belum
bisa mendaratkan bidang bersertipikat hasil pengukuran di waktu lalu,
kemungkinan itu bisa saja terjadi.”

Beberapa kasus sertipikat ganda yang terjadi di daerah lain selalu
melibatkan Kantah sebagai salah satu pihak yang tergugat. Jika terjadi
duplikasi sertipikat tanah, pihak penegak hukum selalu saja membidikkan
pasal-pasal pidananya ke Kantah. Atas dasar pengalaman itu, Kantah selalu
berhati-hati dalam sertipikasi tanah, dan berbagai upaya ditempuh agar
hal itu tidak sampai terjadi.

Permasalahan Penguasaan Tanah dan Implikasi Terbitnya SIM-TN 59