Page 29 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Bab I
PENDAHULUAN:
REFORMA AGRARIA HARUS DITUNTASKAN

A. Argumen Kebijakan Reforma Agraria

Perjalanan sejarah kebijakan Landreform atau Reforma Agraria (RA) 1
sejak diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau lebih
dikenal dengan UUPA telah mengalami pasang surut kebijakan. Pada
awal hadirnya UUPA, Sukarno dengan semangat revolusi terus meng-
gemakan Landreform untuk segera dijalankan. Dalam tempo yang tidak
terlalu lama, semua infrastruktur sebagai prasyarat untuk menjalankan
Landreform berhasil dilahirkan oleh Sukarno termasuk kelembagaan
agraria (Kementerian Agraria). Perangkat hukum tersebut di antaranya
Perpu No. 56 (Prp) tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian,
PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, PP No. 224 Tahun 1961
tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian,
Keputusan Presiden No. 131 Tahun 1961 tentang Organisasi Penyeleng-

1 Dalam butir penjelasan Pasal 10 ayat (1) dan (2) UUPA, Landreform disebut
juga Agrarian Reform atau Reforma Agraria. Dalam kajian ini, penyebutan kata
landreform dan Reforma Agraria merujuk pada istilah dan konsep yang sama.
Penyebutan istilah Reforma Agraria dalam perkembangannya kemudian juga
digunakan sebagai istilah “landreform yang diperluas” sebagaimana dikenalkan
oleh Joyo Winoto semasa menjalankan Program Pembaharuan Agraria Nasional
(PPAN), kemudian dikenal juga dengan istilah landreform plus (aset reform +
access reform).

1