Page 33 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 33
Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi
dari skema distribusi hak individu ke distribusi hak/izin pemanfaatan,
atau dikenal dengan Perhutanan Sosial untuk kawasan hutan. Jokowi juga
berhasil membangun infrastruktur hukum untuk menjalankan semua
program yang direncanakan, yakni Peraturan Presiden (Perpres) No. 88
tahun 2017 dan Perpres No. 86 tahun 2018. Kedua perpres ini sebagai
landasan untuk menjalankan RA di kawasan hutan maupun non hutan
serta membentuk kelembagaan RA yakni Gugus Tugas Reforma Agraria
(GTRA).
Sebelum perpres itu lahir, Jokowi sudah mencanangkan beberapa
program strategis untuk dijalankan sebagaimana dituangkan dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
Sejak dicanangkan program RA, ada beberapa program yang sudah berja-
lan sesuai rencana, namun masih banyak hal-hal lain yang belum berjalan
sesuai yang diharapkan, salah satunya RA pelapasan kawasan hutan dan
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sebagai-
mana pesan Perpres 88 tahun 2017. 2
Sejak berkuasa, Presiden Joko Widodo lewat Kementerian Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN)
mengusung beberapa misi program strategis nasional yang diharapkan
3
menjawab problem dasar persoalan agraria Indonesia. Lewat Kemen-
terian ATR/BPN, RA yang diagendakan Presiden Jokowi menargetkan 9
Juta hektar lahan yang akan didistribusikan kepada masyarakat dengan
beberapa skema dan 12,7 juta hektar lahan untuk Perhutanan Sosial.
Namun hingga saat ini capaian kinerja Kementerian ATR/BPN khusus-
nya untuk mewujudkan redistribusi tanah seluas 4.5 juta hektar yang
berasal dari (0,4 juta hektar yang bersumber dari tanah eks HGU habis,
dan tanah terlantar serta 4,1 juta hektar berasal dari pelepasan kawasan
2 Aturan operasional PPTKH (Permenko Perekonomian No. 3 Tahun 2018)
baru keluar pada bulan Mei 2018, kemudian secara maraton dikerjakan di masing-
masing daerah mulai Juli 2018, dan rata-rata saat ini baru sampai tahapan inver
PTKH di kabupaten. Target PPTKH se-Indonesia sekitar 1,69 juta hektar dan sampai
pertengahan tahun 2019 masih sangat minim capaiannya.
3 Program Strategis Kementerian ATR/BPN tertuang dalam Permen ATR/
BPN No. 25 Tahun 2015 tentang Renstra Kementerian ATR/BPN Tahun 2015-2019.
5
