Page 34 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

M. Nazir Salim & Westi Utami

hutan) masih jauh dari harapan. Sementara Perhutanan Sosial sampai
Januari 2019 sudah berhasil mendistribusikan lahan kawasan hutan
sekitar 2,5 Juta hektar dari target yang ditetapkan (Hadi, 2019). Sementara
update terkahir sampai dengan akhir Agustus 2019, capaiannya sudah
diangka 3.29 juta hektar.

Data kinerja Kementerian ATR/BPN menunjukkan bahwa untuk
program redistribusi tanah pada tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU)
yang habis masa berlakunya, tanah terlantar dan tanah negara lainnya
sampai awal tahun 2019 sudah mencapai ± 411.573 hektar (102,9%). Semen-
tara untuk legalisasi aset dari tanah transmigrasi masih jauh dari target
yang diharapkan, capaiannya baru 47.176 hektar (7,86%).
Sementara Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dari kawasan
hutan yang ditargetkan seluas 4.5 juta hektar sampai awal 2019 belum
bisa direalisasikan, baru sampai pada tahap pelepasan/pencadangan,
belum dilakukan distribusi kepada subjek penerima. Data resmi yang
dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),
4
dari tahun 2015-2019 sudah “melepaskan” tanah kawasan hutan untuk
Objek RA seluas 1.001.454 hektar, namun lahan itu belum dilakukan
verifikasi lapangan baik dari Kementerian ATR/BPN dan pemda setempat
maupun KLHK (Dirjen Penataan Agraria 2019, 16). Objek TORA ini
seharusnya menjadi kewenangan GTRA untuk menanganinya.
Dari studi yang dilakukan Tim Landreform ATR/BPN melalui data
spasial, lahan yang sudah dilepaskan tersebut terbagi dalam 3 kategori:
pertama, yang dianggap layak untuk diredistribusikan; kedua, lahan-

4 Definisi “melepaskan” untuk kawasan hutan sebagaimana diatur dalam
Permen LHK No. 17/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 tentang Tata Cara
Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber
Tanah Obyek Reforma Agraria bukan berarti lahan hutan langsung dilepaskan
untuk APL bagi pemda, namun ada tahapan pencadangan terlebih dahulu. Setelah
dicadangkan kemudian pemda setempat mengusulkan untuk penggunaan dan
pemanfaatannya termasuk subjek-subjek penerimanya kalau akan dijadikan objek
redis. Jika tidak diusulkan maka status tanah tersebut masih “pencadangan” dan
akan kembali berstatus sebagai kawasan hutan jika pemda tidak mengusulkan
alokasi penggunaannya.

6