Page 132 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

”otonomi daerah” memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada
daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat atas prakarsa sendiri bersasarkan aspirasi masyarakat.
Memberikan otonomi daerah, tidak saja berarti melaksanakan
demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya auto-activiteit.
Auto-activiteit artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri
apa yang di anggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan
berkembangnya auto-activiteit tercapailah apa yang dimaksud
dengan demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh
rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya
sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya
sendiri.
Argumen sosiologis yang tidak kalah pentingya adalah
perlunya penyelesaian permasalahan pertanahan khususnya
pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong dan
penyelesaian permasalahan pertanahan yang menjadi kewenangan
daerah lainnya dilakukan secara partisipatif bersama masyarakat
setempat, sehingga memungkinkan tumbuh dan berkembangnya
kemandirian daerah berbasiskan pada partisipasi dan
pemberdayaan masyarakat.
3. Argumen Yuridis
Pasal 18 UUD 1945 menegaskan prinsip-prinsip
desentralisasi, dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan
mekanisme hubungan antara Pusat dan Daerah dalam
penyelenggaraan sistem pemerintahan NKRI. Di tegaskan, bahwa
Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur
dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi tidak secara
eksplisit di tegaskan dalam UUD tersebut. Pemerintah daerah,
justru di tegaskan menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan
sebagai urusan pemerintah pusat. Didalam undang-undang,
hanya enam bidang yang tidak didesentralisasikan kepada daerah,
yaitu: Politik Luar Negeri; Pertahanan; Keamanan; Peradilan
(Yustisi); Moneter dan Fiskal Nasional, dan Agama. Keenam

117