Page 135 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam
undang-undang”.

Penyelesaian masalah pertanahan yang kompleks, serta
luasnya wilayah Indonesia yang sangat heterogen sangat relevan
untuk menjadikan kebijakan pertanahan nasional ini sejalan dan
konsisten dengan kebijakan penyelenggaraan otonomi daerah
yang sedang dilancarkan pemerintah, sehingga tepat sekali apabila
pelayanan pertanahan sebagian diserahkan kepada daerah, baik
melalui asas desentralisasi, maupun melalui medebewind (tugas
pembantuan). Hal tersebut sesuai dengan jiwa dan semangat
UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemerintahan daerah
provinsi, daerah kabupaten dan kota diberikan kewenangan untuk
mengatur dan mengurus pemerintahan dan masyarakat menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan, dan Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarkat hukum adat beserta
hak-hak traditionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Jiwa semangat UUD 1945 tersebut telah dituangkan
secara normatif sejak UU No.22 Tahun 1999 sampai dengan UU
No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
Kewenangan pengaturan pertanahan yang selama ini secara
keseluruhan ditangani pemerintah pusat, mulai berubah dengan
lahirnya Keputusan Presiden No. 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional Bidang Pertanahan pada era UU No. 22 Tahun
1999. Bahkan pada era UU No. 32 Tahun 2004 terbit Peraturan
Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota, yang menguatkan pemberian sebagian
kewenangan di bidang pertanahan kepada pemerintah daerah.
Semangat otonomi daerah sebagaimana termuat dalam UU No.
32 Tahun 2004 memberikan peluang bagi pemerintah daerah
untuk dapat mengelola, menguasai, dan memanfaatkan sumber
daya alam berupa bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung
didalamnya seoptimal mungkin, dengan tetap memelihara
keseimbangan pengaturan tentang wewenang antara pemerintah

120