Page 134 - Beberapa Pemikiran Tentang Status tanah dan Dinamikanya

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat”.
Pengertian dikuasai oleh Negara bukan berarti ”dimiliki oleh
Negara” melainkan yang dimaksud dengan dikuasai oleh Negara,
adalah memberi wewenang kepada Negara untuk :
a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan,
persediaan dan pemeliharaan bumi,air, dan ruang angkasa;
b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa;
c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum
antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai
bumi, air dan ruang angkasa.
Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari Negara
tersebut, digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran
rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan Negara hukum Indonesia yang merdeka,
berdaulat adil dan makmur. Demikian juga ”Hak Dikuasai oleh
Negara” tidak berarti bahwa kewenangan pemerintahan di bidang
pertanahan secara mutlak 100% harus ”dipusatkan” (disentralisir)
di Pusat, walaupun pada prinsipnya kewenangan dibidang
pertanahan itu merupakan wewenang pusat, tetapi bisa juga
sebagian didesentralisasikan ke Daerah, baik ”diotonomikan”,
maupun melalui medebewind (tugas pembantuan) kepada
Daerah Otonom, mengenai mana yang ”diotonomikan”
(didesentralisasikan) dan mana yang ”mendebwind”, tergantung
kepada substansi, eksentralitas dan akuntabilitasnya.

Dalam hubungan ini, yang dimaksud dengan ”dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah otonom” tersebut, harus dapat
diinterpretasikan sebagai konsekuensi prinsip penyelenggaraan
system pemerintahan dalam NKRI sebagi dimaksud dalam UUD-
1945. Khususnya Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi ”Pemerintah
Daerah Provinsi, daerah kabupatn dan Kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”, dan Pasal 18 ayat (2) yang bunyinya ”Negara
mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

119