Page 56 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 56
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 37
c. Apakah kepala adat secara struktural merupakan
bagian dari kepala desa formal?
d. Bagaimanakah hubungan antara kepala adat
dengan kepala desa formal?
Beberapa peraturan di daerah yang secara tegas
menyebut tentang eksistensi desa adat beserta
kewenangannya adalah:
1. Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan
Nagari diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan
Nagari).
2. Provinsi Bali (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001
tentang Desa Pakraman, diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001).
3. Keputusan Bupati Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2001
tentang Pemerintahan Lembang.
Di Sumatera Barat (Minangkabau), desa adat adalah
nagari. Nagari adalah “negara” yang berpemerintahan
sendiri, merupakan satu kesatuan masyarakat hukum adat,
lengkap dengan kaidah/norma yang mengatur masyarakat
dan umurnya sudah tua. Dalam perkembangannya,
47
47 Sjahmunir “Pemerintahan Nagari dan ... op.cit., hlm.3.
