Page 58 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 58
Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 39
Pasal 1 huruf e Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
6 Tahun 1986 tentang Kedudukan, Fungsi dan Peranan
Desa Adat sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat
dalam Propinsi Daerah Tingkat I Bali dikatakan: “desa adat
sebagai desa dresta adalah kesatuan masyarakat hukum
adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali yang mempunyai
satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup
masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan
Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai
51
wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak
mengurus rumah tangganya sendiri”.
Perda Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 tersebut
dicabut dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor
3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman; dan berdasarkan
Perda yang baru ini sebutan desa adat diganti menjadi
desa pakraman. Menurut Perda tersebut, “desa pakraman
adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali
51 Kahyangan Tiga merupakan bagian dari Tri Hita Karana (tiga
sebab kemakmuran), yaitu: 1. Kahyangan Tiga, yang terdiri
dari tiga pura sebagai pusat pemujaan warga desa, yaitu pura
puseh (tempat pemujaan brahma, yang menciptakan alam
beserta isinya); pura Desa dan Bale Agung (tempat pemujaan
Wisnu yang memelihara); dan pura Dalem (tempat pemujaan
Siwa, yang mengembalikan kepada asalnya. 2. Palemahan
Desa, yaitu tanah ulayat milik desa yang merupakan tempat
pemukiman warga desa yang bersangkutan. 3. Pawongan
Desa, yaitu seluruh warga desa yang bersangkutan. Sebagai
warga inti adalah setiap pasangan suami-istri yang telah
berkeluarga. Lihat Anonim, 1981, Sistem Kesatuan Hidup
Setempat Daerah Bali, Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Daerah Bali Tahun 1980/1981, hlm.46.
