Page 65 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat
P. 65
46 Dr. Julius Sembiring, S.H., MPA.
soa tersebut diberikan oleh Sultan, karena dalam sistem
penguasaan tanah Kesultanan Ternate seluruh tanah
merupakan tanah Sultan yang disebut dengan aha kolano. 66
Di Sumatera Selatan, desa adat disebut marga,
sedangkan tanah ulayat dari marga disebut dengan tanah
marga. Dengan keluarnya SK. Gubernur KDH Tingkat
I Sumatera Selatan Nomor 142/KPTS/II/1983 tanggal 24
Maret 1983, maka pemerintahan marga dihapus, namun
SK tersebut juga sekaligus masih mengakui marga-marga
dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan sebutan
Lembaga Adat.
Pertanyaan pertama yang muncul tentang desa adat
dikaitkan dengan persoalan tanah ulayat adalah: apakah
dalam 1 (satu) desa adat terdapat 1 (satu) masyarakat
adat? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan
jumlah hak (tanah) ulayat yang ada dalam satu desa adat.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian juga adalah:
bagaimanakah eksistensi dan kedudukan desa adat yang
berada dalam wilayah suatu swapraja.
F. Subyek Hak Ulayat
Subyek dari hak ulayat adalah masyarakat adat. Pada
hakikatnya keberadaan masyarakat adat telah diakui oleh
The Founding Fathers ketika menyusun UUD 1945. Dalam
66 H. Masyhud Ashari, 2008, op.cit, hlm.53.
