Page 66 - Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat

Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat 47

Rapat Besar tanggal 15 Juli 1945, Soepomo mengemukakan
antara lain:
“Tentang daerah, kita telah menyetujui bentuk
persatuan, unie: oleh karena itu di bawah
pemerintah pusat, di bawah negara tidak ada
negara lagi. Tidak ada onderstaat, akan tetapi
hanya daerah-daerah, ditetapkan dalam undang-
undang. Beginilah bunyinya Pasal 16: “Pembagian
daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan
dalam undang-undang, dengan memandang dan
mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem
pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam
daerah yang bersifat istimewa”. ... Lagi pula harus
diingat hak asal-usul dalam daerah-daerah yang
bersifat istimewa. Dipapan daerah istimewa saya
gambar dengan streep, dan ada juga saya gambarkan
desa-desa. Panitia mengingat kepada, pertama,
adanya sekarang kerajaan-kerajaan, kooti-kooti,
baik di jawa maupun di luar jawa dan kerajaan-
kerajaan dan daerah-daerah yang meskipun
kerajaan tetapi mempunyai status zelfbestuur.
Kecuali dari itu panitia mengingat kepada daerah-
daerah kecil yang mempunyai susunan aseli, yaitu
Volksgemeinschafen – barang kali perkataan ini
salah tetapi yang dimaksud ialah daerah-daerah kecil
yang mempunyai susunan rakyat seperi misalnya
Jawa: desa, di Minangkabau: nagari, di Pelembang:
dusun, lagi pula daerah kecil yang dinamakan
marga, di Tapanuli: huta, di Aceh: kampong, semua
daerah kecil mempunyai susunan rakyat, daerah
istimewa tadi, jadi daerah kerajaan (zelfbestuurende