Page 442 - Politik Kelembagaan Agraria Indonesia: Jalan Terjal Pembentukan Kelembagaan dan Kebijakan Agraria, 1955-2022

M. Nazir Salim, Trisnanti Widi R, Diah Retno W.

lesaikan Mandat Konstitusi: Kebijakan Reforma Agraria
dan Perdebatan Tanah Objek Reforma Agraria (2019),
Berakhir di Temon, Perdebatan Panjang Pengadaan Tanah
untuk [New]-YIA (2020), Reconciling Community Land
and State Forest Claims in Indonesia: A case study of the
Land Tenure Settlement Reconciliation Program in South
Sumatra” (2021), “Menyoal Praktik Kebijakan Reforma
Agraria di Kawasan Hutan” (2021), “Ulayat Land and RA
Policy in West Sumatera” (2022), “Eksistensi Masyarakat
Hukum Adat di Manggarai Timur” (2022), dan beberapa
tulisan lainnya. Penulis bisa dihubungi via email:
nazirsalim@stpn.ac.id

Trisnanti Widi Rineksi, menempuh
pendidikan S1 nya di Teknik Perenca-
naan Wilayah dan Kota Universitas
Diponegoro Semarang. Gelar Master
of Media and Governance dengan
konsentrasi pada Human Security
and Communication nya diperoleh dari Keio University
Jepang. Sedangkan Gelar Master of Engineering-nya diper-
oleh dari Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM.
Trisnanti yang sejak tahun 2008 bekerja sebagai PNS di
lingkungan Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, pada tahun
2020 mencoba beralih ke bidang akademik yakni dengan
menjadi staff pengajar di Sekolah Tinggi Pertanahan
Nasional. Berdasarkan background akademis dan juga
pengalaman kerjanya yang terkait dengan penatagunaan
tanah, pemetaan, konsolidasi tanah dan juga landreform/

406