Page 271 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 271
PEMBARUAN AGRARIA:
PEMBARUAN AGRARIA:
PEMBARUAN AGRARIA:
PEMBARUAN AGRARIA:
PEMBARUAN AGRARIA:
OBYEK DAN PENETTAPAPAN HAKAN HAK
OBYEK DAN PENETAPAN HAK
OBYEK DAN PENE
OBYEK DAN PENE
OBYEK DAN PENETTAPAPAN HAKAN HAK
GUNAWAN SASMITA
DIREKTUR LANDREFORM
BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI
SIMPOSIUM AGRARIA NASIONAL
MAKASAR, 4 DESEMBER 2006
• KETIMPANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH TELAH
TERLIHAT SEJAK INDONESIA MERDEKA.
• KEBIJAKAN “PENGHAPUSAN DESA-DESA PERDIKAN”--DESA-DESA
BEBAS YANG MEMPUNYAI HAK-HAK ISTIMEWA, SEPERTI TIDAK
MEMBAYAR PAJAK TANAH (UU NO. 13 TAHUN 1946).
PENG
PARTIKELIR
AN
DENG
KEBIJAKAN
HAPUSAN
TANAH
• • KEBIJAKAN PENGHAPUSAN “TANAH PARTIKELIR” DENGAN UUUU
NO. 1 TAHUN 1958 TENTANG PENGHAPUSAN TANAH PARTIKELIR.
• KEBIJAKAN LAND REFORM (AGRARIAN REFORM, PEMBARUAN
AGRARIA):
– UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI HASIL,
– UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-
POKOK AGRARIA (UUPA),
– UU NO. 56 TAHUN 1960 TENTANG PENETAPAN LUAS TANAH
PERTANIAN, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 224 TAHUN
1961 TENTANG PELAKSANAAN PEMBAGIAN TANAH DAN
PEMBERIAN GANTI KERUGIAN, DAN
– PERANGKAT PERATURAN LAINNYA.
• LAND REFORM DALAM KONTEKS REDISTRIBUSI TANAH,
BERTUJUAN UNTUK MENGADAKAN PEMBAGIAN TANAH YANG
ADIL DAN MERATA ATAS SUMBER PENGHIDUPAN RAKYAT TANI
YANG BERUPA TANAH, SEHINGGA DENGAN PEMBAGIAN
TERSEBUT DAPAT DICAPAI PEMBAGIAN HASIL YANG ADIL DAN
MERATA PULA.
*) Gunawan Sasmita, Direktur Land Reform Badan Pertanahan
Nasional RI.
224
