Page 273 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

1. LARANGAN UNTUK MENGUASAI TANAH PERTANIAN
YANG MELAMPAUI BATAS
2. LARANGAN PEMILIKAN TANAH SECARA “ABSENTEE”
3. REDISTRIBUSI TANAH-TANAH YANG SELEBIHNYA DARI
BATAS MAKSIMUM, TANAH-TANAH YANG TERKENA
LARANGAN “ABSENTEE”, TANAH-TANAH BEKAS SWAPRAJA
DAN TANAH-TANAH NEGARA LAINNYA
4. PENGATURAN SOAL PENGEMBALIAN DAN PENEBUSAN
TANAH-TANAH PERTANIAN YANG DIGADAIKAN
5. PENGATURAN KEMBALI KEMBALI PERJANJIAN BAGI HASIL
TANAH PERTANIAN , DAN
TANAH PERTANIAN DAN
6. PENETAPAN BATAS MINIMUM PEMILIKAN TANAH
PERTANIAN, DISERTAI LARANGAN UNTUK MELAKUKAN
PERBUATAN-PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN
PEMECAHAN PEMILIKAN TANAH-TANAH PERTANIAN
MENJADI BAGIAN-BAGIAN YANG TERLAMPAU KECIL.

• UU NO. 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN
DASAR POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA)( )
• UU NO. 2 TAHUN 1960 TENTANG PERJANJIAN BAGI
HASIL TANAH PERTANIAN
• UU NO. 56 PRP TAHUN 1960 PENETAPAN LUAS
TANAH PERTANIAN
• PP 224 TAHUN 1961 TENTANG PELAKSANAAN
PEMBAGIAN TANAH DAN PEMBERIAN GANTI

41 TAHUN 1964 dan PP No. 4
PP N
j
(
KERUGIAN (jo. PP No. 41 TAHUN 1964 d PP N 4
KERUGIAN
TAHUN 1977)
• PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAINNYA.

226