Page 274 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 274

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007






                  • PASAL 7:
                    LARANGAN PEMILIKAN DAN PENGUASAAN
                    TANAH YANG MELAMPAUI BATAS.
                    PASAL

                  • PASAL 10:
                            10:
                  •
                    SETIAP ORANG DAN BADAN HUKUM YANG
                    MEMPUNYAI SESUATU HAK ATAS TANAH
                    PERTANIAN PADA AZASNYA DIWAJIBKAN
                    MENGERJAKAN ATAU MENGUSAHAKAN SENDIRI
                    SECARA AKTIF, DENGAN MENCEGAH CARA-CARA
                    PEMERASAN.
                  • PASAL 11:
                      PENCEGAHAN PENGUASAAN ATAS
                     – PENCEGAHAN     PENGUASAAN    ATAS
                      KEHIDUPAN DAN PEKERJAAN ORANG LAIN
                      YANG MELAMPAUI  BATAS
                     – PERLINDUNGAN GOLONGAN EKONOMIS
                      LEMAH.











                  • PASAL 13:
                     – MENINGGIKAN PRODUKSI DAN KEMAKMURAN RAKYAT
                     – MENCEGAH USAHA-USAHA DALAM LAPANGAN AGRARIA YANG
                      BERSIFAT MONOPOLI.
                  • PASAL 17
                     – DENGAN MENGINGAT KETENTUAN DALAM PASAL 7 MAKA
                      UNTUK MENCAPAI TUJUAN YANG DIMAKSUD DALAM PASAL 2
                      AYAT 3 DIATUR LUAS MAKSIMUM DAN / ATAU MINIMUM
                      TANAH YANG BOLEH DIPUNYAI DENGAN SUATU HAK
                      TERTENTU TERSEBUT DALAM PASAL 16 OLEH SATU KELUARGA
                      ATAU BADAN HUKUM.
                     – PENETAPAN BATAS MAKSIMUM TERMAKSUD DALAM AYAT 1
                      PASAL INI DILAKUKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANGAN
                      DI DALAM WAKTU YANG SINGKAT.SINGKAT.
                      DI  DALAM  WAKTU YANG
                     – TANAH-TANAH YANG MERUPAKAN KELEBIHAN DARI BATAS
                      MAKSIMUM TERMAKSUD DALAM AYAT 2 PASAL INI DIAMBIL
                      OLEH PEMERINTAH DENGAN GANTI KERUGIAN, UNTUK
                      SELANJUTNYA DIBAGIKAN KEPADA RAKYAT YANG
                      MEMBUTUHKAN MENURUT KETENTUAN-KETENTUAN DALAM
                      PERATURAN PEMERINTAH.
                     – DILAKSANAKAN SECARA BERANGSUR-ANGSUR.
                                                                  227
   269   270   271   272   273   274   275   276   277   278   279