Page 279 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

kawasan hutan adalah : “wilayah tertentu yang ditunjuk dan
atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan
keberadaannya sebagai hutan tetap”.
Pengertian ditunjuk dan atau ditetapkan bermakna bah-
wa kawasan hutan mencakup :
a. Wilayah tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah, atau
b. Wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh
pemerintah.
Dengan demikian meskipun suatu kawasan hutan belum
ditetapkan oleh pemerintah, selama wilayah tertentu telah
ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka telah sah dan meme-
nuhi syarat sebagai kawasan hutan.
Hutan tetap adalah kawasan hutan dipertahankan
keberadaannya yang terdiri dari kawasan hutan suaka alam,
kawasan hutan pelestarian alam, kawasan hutan lindung,
kawasan hutan produksi terbatas dan kawasan hutan pro-
duksi tetap.
Tidak termasuk hutan tetap adalah kawasan hutan pro-

duksi yang dapat dikonversi (HPK), yang dicadangkan oleh
Departemen Kehutanan untuk kepentingan pembangunan
di luar kehutanan.

1.2 Penunjukan Kawasan Hutan
Pengelolaan hutan Indonesia sesungguhnya didasarkan
atas berbagai komitmen baik lokal, nasional maupun glo-
bal. Di tingkat nasional, beberapa peraturan yang mendasari
pengelolaan hutan adalah UUD 1945 (Pasal 33), UU No.
5/ 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan
Ekosistem, UU No. 24/ 1992 tentang Penataan Ruang, UU

232