Page 280 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 280
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
No. 6/ 1994 tentang Perubahan Iklim, UU No. 41/ 1999
tentang Kehutanan dan UU No. 32/ 1997 tentang Penge-
lolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan di tingkat global,
pengelolaan hutan Indonesia terikat dengan berbagai komit-
men Internasional diantaranya KTT Bumi (UNCED) tahun
1990 yang tertuang antara lain dalam Deklarasi Rio dan
Agenda 21, pedoman ITTO tahun 1990 tentang Pengelolaan
Hutan Lestari, serta Kyoto Protocol tahun 2000. Di tingkat
lokal, pemerintah juga harus menghormati hak-hak atau
perijinan yang telah diberikan kepada pihak ketiga yaitu
perusahaan pemegang HPH-HTI demi kepastian hukum
dan kepastian berusaha, sehingga tidak bisa semena-mena
memberikan arealnya kepada pihak lain.
Saat ini seluruh hutan di Indonesia telah ditunjuk oleh
menteri baik melalui penunjukan kawasan hutan register
pada jaman Kolonial Belanda, penunjukan parsial oleh
Menteri Pertanian/ Menteri Kehutanan, maupun penun-
jukan kawasan hutan wilayah propinsi.
Proses penunjukan kawasan hutan seluas 120,35 ha
tersebut ditempuh malalui kesepakatan-kesepakatan di
daerah yaitu melalui pemaduserasian antara penunjukan
kawasan hutan “lama” yang lebih dikenal dengan nama Tata
Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP). Berdasarkan kesepa-
katan-kesepakatan pemaduserasian TGHK dengan
RTRWP di daerah itulah, selanjutnya Departemen Kehu-
tanan “melegalkan secara hukum” sepanjang menyangkut
kawasan hutan untuk selanjutnya ditunjuk sebagai kawasan
hutan melalui pengesahan Peta Penunjukan Kawasan Hutan
Wilayah Propinsi.
233
