Page 281 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

Saat ini proses pemaduserasian antara TGHK dengan
RTRWP tinggal menyisakan 3 (tiga) propinsi yaitu Kali-
mantan Tengah, Riau dan Kepulauan Riau. Namun demi-
kian, seiring dengan dinamika pembangunan yang begitu
cepat, euforia reformasi dan otonomi daerah serta peme-
karan wilayah provinsi dan kabupaten yang prosesnya juga
didasarkan atas undang-undang, Departemen Kehutanan
terus melakukan koordinasi dengan berbagai stake holders
untuk merumuskan luas kawasan hutan yang optimal pada

suatu wilayah.
Saat ini sebagaian besar kawasan hutan tersebut telah
ditata batas di mana bupati/ walikota bertindak selaku Ke-
tua Panitia Tata Batas (PTB). Hasil penataan batas selan-
jutnya ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai landasan
pengelolaan hutan.
Melalui proses bottom-up tersebut diharapkan terwujud
suatu kawasan hutan yang mantap sesuai fungsi dan perun-
tukannya sebagai landasan pengelolaan hutan lestari yang
dicirikan antara lain oleh adanya kawasan hutan yang jelas
batas, letak serta luasnya baik secara yuridis formal/ legal
maupun legitimate berupa pengakuan oleh masyarakat.

II. KEADAAN KAWASAN HUTAN SAAT INI

2.1 Luas dan Fungsi Kawasan Hutan
Luas kawasan hutan berdasarkan penunjukan kawasan
hutan dan perairan adalah seluas 120,35 juta hektar. Luasan
tersebut tidak termasuk kawasan hutan pada 3 (tiga) provin-
si yang belum ditetapkan penunjukan kawasan hutan dan
perairannya yaitu Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Kali-

234