Page 286 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

3.1.2.1. Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Perkebunan

Pelepasan kawasan hutan yang paling banyak adalah
untuk budidaya pertanian terutama perkebunan, dimana
ketentuannya diatur dalam Syrat Keputusan Bersama
Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan
Pertanahan Nasional No. 364/Kpts-II/1990; No. 519/Kpts/
HK.050/7/90; No. 23-VII-1990 tentang Ketentuan Pele-
pasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Per-
tanian.
Dalam perjalanannya ternyata banyak HPK yang telah
dilepaskan untuk budidaya perkebunan banyak yang
disalahgunakan. Banyak permohonan yang berdalih mem-
bangun perkebunan namun ternyata hanya ingin mem-
peroleh kayu melalui Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) yang
ada di dalam kawasan HPK tersebut. Setelah izin pelepasan

kawasan hutan diperoleh maka kayu-kayu yang masih ada
ditebang, kawasan menjadi rusak dan ditelantarkan.
Perkembangan pelepasan kawasan hutan untuk usaha
budidaya perkebunan sampai dengan bulan ini adalah
sebagai berikut :
a. Tahap Ijin Prinsip sebanyak 276 unit= 4.092.557,16 ha
b. Tahap SK Pelepasan sebanyak 528 unit= 4.710.167,84 ha
c. Tahap HGU sebanyak 320 unit= 2.048.899,61 ha
Dari data di atas dapat disumpulkan bahwa lebih dari
50% kawasan hutan yang telah dilepaskan oleh Menteri
Kehutanan, ternyata belum memperoleh pembebanan Hak
Guna Usaha (HGU), yang menyebabkan ketidaktertiban
administrasi pertanahan atas kawasan yang sudah dilepaskan
tersebut.

239