Page 288 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007

dari 1:1 denga harapan luas kawasan hutan di beberapa
provinsi dapat mencapai lebih dari 30% atau dalam rangka
restrukturisasi kawasan hutan lebih optimal mengingat pada
beberapa provinsi terdapat HPK atau Areal Penggunaan
Lain (APL) yang masih berhutan dengan topografi curam,
sementara kawasan hutan yang ada kondisinya rusak, ter-
degradasi dan banyak perambahan.
Kegiatan tukar-menukar didasarkan pada Keputusan
Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 yang hanya
dapat diperbolehkan untuk kegiatan :
a. Pembangunan proyek-proyek untuk kepentingan umum
terbatas oleh instansi pemerintah;
b. Pembangunan proyek strategis;
c. Menghilangkan enklave dalam rangka memudahkan
pengelolaan kawasan hutan;
d. Menyelesaikan pendudukan tanah kawasan hutan tanpa
izin Menteri Kehutanan;
e. Memperbaiki batas kawasan hutan.
Mekanisme proses tukar menukar kawasan hutan
tersebut harus tetap mengacu pada ketentuan Pasal 19
ayat (1) atau (2) UU No. 41 tahun 1999 sebagai berikut:
a. Perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan
ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan penelitian
terpadu;
b. Perubahan peruntukan kawasan hutan yang berdampak
penting, cakupan luas dan bernilai strategis ditetapkan
oleh pemerintah berdasarkan persetujuan DPR;

3.1.2.4. Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Pinjam pakai kawasan hutan dilakukan terhadap

241