Page 290 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 290
Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007
kawasan hutan, maka persetujuan Menteri Kehutanan yang
diberikan didasarkan pada hasil penelitian terpadu. Pene-
litian terpadu dilaksanakan oleh tim yang mempunyai oto-
ritas ilmiah, bersifat independen (scientific-authority) yang
terdiri dari unsur pemerintah dan pihak lain yang diperlukan.
3.2 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama
Masyarakat
Sebagaimana diketahui kondisi masyarakat yang tinggal
di sekitar hutan baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa seba-
gian besar masih berada di bawah garis kemiskinan. Guna
meningkatkan taraf kehidupan mereka serta untuk menekan
laju perambahan serta perusakan hutan, maka Departemen
Kehutanan telah melaksanakan berabagai kebijakan dan
program Pembanguan Masyarakat Desa Hutan (PMDH),
atau HPH Bina Desa Hutan. Di jawa Perum Perhutani
mengembangkan intensifikasi tumpangsari pada tahun
1972, dan pada tahun 1984 mengembangkan PMDH. Di
luar jawa perusahaan HPH (termasuk BUMN PT Inhutani)
telah mengembangkan HPH Bina Desa pada akhir tahun
1980an.
Berdasarkan data Perum Perhutani per 2005, terdapat
5.580 desa hutan, dan dari 5.580 desa hutan tersebut Perum
Perhutani telah mengimplementasikan program PHBM pada
1.030 desa (+ 18%). Realisasi sharing produksi tahun 2005
untuk komoditas kayu adalah sebesar + 5,757 milyar dan
untuk komoditas non kayu sebesar 881,76 juta rupiah.
Berdasarkan data Badan Planologi Kehutanan per
2004, pada tahun 2003 terdapat kegiatan PMDH yang
dilaksanakan oleh 169 HPH di 267 desa yang tersebar di
243
