Page 289 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

penggunaan kawasan hutan yang sifatnya “sementara” untuk
kepentingan sektor lain tetapi tidak menganggu fungsi pokok
kawasan hutannya.
a. Pertambangan
Kegiatan pertambangan pada kawasan hutan dapat
dilakukan pada hutan lindung dan hutan produksi.
Khusus untuk pertambangan dengan pola penam-
bangan terbuka di hutan lindung, dilarang.
Kegiatan pertambangan di dalam kawasan hutang yang
sampai saat ini juga mengacu pada Keputusan Bersama
antara Menteri Kehutanan dan Menteri Pertambangan
dan Energi Nomor 429/Kpts-II/1989 dan Nomor 969.K/
05/M.PE/1989. Namun demikian dengan terbitnya UU
Nomor 41 Tahun 1999 maka kegiatan pertambangan
di dalam kawasan hutan lebih dibatasi. Hal ini dimak-
sudkan agar kerusakan hutan dapat lebih dikurangi.
b. Penggunaan Non Kehutanan Lainnya
Kegiatan penggunaan kawasan hutan untuk pem-
bangunan di luar kegiatan kehutanan dan pertambangan
meliputi kegiatan (i) kegiatan religi; (ii) pertahanan dan
keamanan; (iii) pembangunan ketenagalistrikan dan
instalasi teknologi energi terbarukan; (iv) pembangunan
jaringan telekomunikasi; (v) pembangunan jaringan
instalasi air; (vi) jalan umum dan jalan (rel) kereta api;
(vii) saluran air bersih dan atau air limbah; (viii)
pengairan; (ix) bak penampungan air; (x) fasilitas
umum; (xi) repeater telekomunikasi; (xii) stasiun
pemancar radio; atau (xiii) station relay televisi.
Untuk menentukan layak tidaknya suatu kegiatan pem-
bangunan di luar kegiatan kehutanan dilakukan di dalam

242