Page 283 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)

tahun 2000 yang menunjukkan bahwa terdapat kawasan
hutan yang rusak lebih dari 59 juta ha, yakni di dalam hutan
lindung (10,52 juta ha), hutan konservasi (4,69 juta ha)
dan hutan produksi (44,42 juta ha). Laju kerusakan hutan
pada periode 1985-1997 tercatat 1,6 juta ha/ tahun. Laju
kerusakan tersebut semakin parah dan tidak terkendali pada
awal era reformasi (1997-2000) dengan laju degradasi sebe-
sar 2,8 juta ha/ tahun dengan aktivitas penebangan liar,
penyelundupan kayu dan konservasi kawasan hutan menjadi

areal penggunaan lain yang semakin merajalela tanpa meng-
indahkan hukum dan kaidah-kaidah pengelolaan hutan yang
lestari.
Penanganan terhadap permasalahan illegal logging telah
dirumuskan melalui beberapa konsep kebijakan yang akhir-
nya dikeluarkan INPRES Nomor 4 Tahun 2005 tanggal 18
Maret 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu Seca-
ra Ilegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya di Seluruh
Wilayah Republik Indonesia.
Pada sisi lain, dengan adanya semangat otonomi daerah
dan sejalan dengan upaya daerah untuk meningkatkan pere-
konomian daerahnya melalui peningkatan Pendapatan Asli
Daerah (PAD), maka permohonan penggunaan kawasan
hutan untuk pembangunan non kehutanan terutama pele-
pasan kawasan hutan untuk budidaya perkebunan semakin
meningkat, karena kegiatan tersebut di nilai dapat
memberikan kontribusi pendapatan yang lebih besar dan
dalam jangka waktu yang lebih pendek daripada sektor
kehutanan.

236