Page 45 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan

M. Shohibuddin & M Nazir S. (Penyunting)

Tahun 2001 para aktivis gerakan agraria dan gerakan ling-
kungan berhasil memasukkan agenda pembaruan agraria
dan pengelolaan sumberdaya alam sebagai kebijakan resmi
negara (TAP MPR RI No IX/MPRRI/2001). Meski keber-
hasilan ini disikapi berbeda-beda oleh kalangan organisasi
non pemerintah namun kebijakan ini merupakan tonggak
bersejarah, karena membentuk rute selanjutnya dari agenda
reforma agraria, baik yang diusung oleh badan-badan negara,
maupun organisasi-organisasi gerakan agraria (Fauzi 2007).
Perjalanan waktu kemudian menunjukkan betapa jauh
panggang dari api. Amanat yang tertuang dalam TAP MPR
RI No IX/MPRRI/2001, ternyata tidak menjadi mesin peng-
gerak perubahan di seluruh sektor sumberdaya alam dan
agraria. Mesin perubahan keadilan agraria yang dituntut oleh
Ketetapan MPR No IX hanya direspon oleh lembaga perta-
nahan saja (dalam hal ini BPN). Di luar BPN, berbagai
kementerian dan pemerintahan daerah yang menangani
pengaturan, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam
dan agraria; masih menjalankan bussiness as usual, tak banyak
berubah alias bergeming. Termasuk dalam hal ini menyele-
saikan konflik-konflik sumberdaya alam dan agraria yang
bertambah akut. Tampak tidak ada kemauan politik yang
kuat dari SBY untuk mensinergikan badan-badan pemerin-
tah agar berkomitmen menjalankan agenda reforma agraria
secara sinergis dan terpadu. Sehingga tak heran bila hingga
buku ini diluncurkan PP Reforma Agraria tak kunjung diter-
bitkan SBY (bahkan mungkin tidak terbit hingga akhir era
pemerintahan SBY). Sebagai akibatnya redistribusi tanah
yang dijalankan BPN masih terjebak pada legalisasi asset,
dan Reforma Agraria terasa asing di telinga aparatur peme-

xliv