Page 6 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 6
PENGANTAR PENERBIT
Pada tahun 1999 ketika Gus Dur dilantik menjadi pre-
siden dengan segala keterbatasannya mencoba memainkan
isu agraria dengan cara khas seorang Gus Dur. Dengan meng-
gunakan “tangan” Ryas Rasyid sebagai pakar otonomi
daerah sekaligus menteri di kabinetnya, Gus Dur “bermain”
dengan tidak mengumumkan Menteri Negara Urusan Agra-
ria/Kepala BPN. Pertanyaan kemudian muncul dibenak
banyak pihak kususnya internal BPN karena cemas dengan
pembubaran beberapa departemen (Depsos dan Deppen).
Dengan tidak mengumumkan menteri agraria membuat
lembaga ini diujung tanduk eksistensinya. Dalam beberapa
berita di media, urusan pertanahan diwacanakan akan dise-
rahkan kepada daerah, bahkan dengan jelas Ryas Rasyid
sebagai Menteri Otonomi Daerah mengusulkan agar
persoalan tanah diserahkan ke daearah dan BPN dibubar-
kan. Sejak pernyataan Ryas Rasyid inilah Keluarga Besar
Badan Pertanahan Nasional memobilisasi diri menuntut dan
membuat surat terbuka kepada presiden yang intinya me-
nuntut eksistensi lembaga pertanahan demi untuk menja-
lankan landreform (Noer Fauzi, 2012). Kata Landreform men-
v
