Page 81 - Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria, 2006-2007 Bunga Rampai Perdebatan
P. 81

M. Shohibuddin & M. Nazir S (Penyunting)



               • Pembaruan agraria di Indonesia sudah dilaksanakan
                 pemerintah
               • Selama periode 1960 - 2000, pemerintah sudah
                 meredistribusikan 850,128 ha melalui program
                 pembaruan tanah. Dari luas itu,  339,227 ha di Jawa.
                 Dalam
                                    ,
                                                3%

                                     baru
                                         terdapat
               •
               • Dalam luasan tersebut baru terdapat 3% dari lahan
                                                       lahan
                                                   dari
                             tersebut
                       luasan
                 pertanian di Indonesia dan 6% lahan pertanian di Jawa.
               • Diperkirakan hanya 7% dari total rumah tangga tani di
                 Indonesia yang menerima lahan dan 6 % dari total
                 rumah tangga tani. Prosentasi ini masih rendah dan
                 hanya mencakup bagian yang sangat kecil dari rumah
                 tangga tani yang tak memiliki lahan. Rumah tangga
                 buruh tani musiman nyaris tak tersentuh.y
               • Akses yg tidak merata atas lahan pertanian &
                 pekarangan masih tetap berlanjut.
                 <Prosterman, R.,&R.Mitchell (2002) ‘Concept for Land
                 Reform on Java.’ Rural Development Institute.>



                • Mengingat masalah keagrarian terutama
                  ketimpangan struktur penguasaan lahan,
                  tekanan penduduk yang tinggi atas
                  sumb  er       k   i ki     k   flik
                      bddaya, kemiskinan, konflik
                  sumberdaya yang makin merebak, maka
                  pembaruan agraria dan pembangunan
                  pedesaan yang komprehensif dalam
                  mengejawantahkan kedaulatan pangan, gj  p  g
                  keadilan sosial, dan pembangunan
                  berkelanjutn menjadi prioritas yang
                  ‘urgen’ bagi pemerintah dan bangsa.




            34
   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86