Page 104 - Multipurpose Cadastre Pengadaan Tanah dan Legalisasi Aset: Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
P. 104
Penyelesaian Persoalan-persoalan Agraria dan Tata Ruang
(Hasil Penelitian Sistematis 2018) 95
IV.2. Dampak Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan JLUKS
Terhadap Eksistensi Tanah Ulayat
Terdapat keluhan dari beberapa pihak bahwa tanah adat
merupakan ‘penghambat’ dalam kegiatan pengadaan tanah. Hal
tersebut sesungguhnya terjadi dalam hal tanah adat tersebut
merupakan milik bersama sehingga diperlukan kesepakatan
keseluruhan anggota dari komunitas tersebut. Beberapa persoalan
dalam hal Tanah Adat sebagai obyek Pengadaan Tanah adalah:
1) dalam hal pemberian ganti kerugian, maka pihak yang
bertanggungjawab dalam pengadaan tanah mensyaratkan
adanya alas hak sebagai dasar perhitungan ganti kerugian. Dalam
praktik, proses pembuatan alas hak bagi tanah adat tersebut
memerlukan waktu yang panjang karena diharuskan adanya
persetujuan dari seluruh anggota komunitas tanah adat. Tidak
jarang sebagian dari anggota komunitas tersebut berada di luar
daerah (rantau). Selain itu, dalam kasus tanah adat di Sumatera
Barat maka pembuatan alas hak memerlukan persetujuan
(tanda tangan) dari penghulu adat, baik berdasarkan ikatan
kekerabatan dan juga penghulu adat berdasarkan pemerintahan
adat (KAN).
2) Adanya anggapan dalam alam fikiran masyarakat adat bahwa
pensertipikatan tanah tidak merubah status tanah adat
tersebut. Artinya meskipun sebidang tanah ulayat kaum telah
didaftarkan, namun hak anggota kaum yang namanya tertera
dalam sertipikat hanyalah sebatas ‘pemakai’ atas tanah tersebut.
Dengan demikian dalam proses musyawarah dan pelepasan
tanah ulayat tetap melibatkan pihak penguasa adat dan anggota
kaum lainnya.
Dalam hal pengadaan JLUKS maka perincian status dari bidang-
bidang tanah adalah sebagai berikut:
