Page 138 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
120

tanah terhadap tanah eks HGU PTPN II meliputi: Pemukiman,
tanah pertanian, kawasan bisnis, kawasan perdagangan dan kawasan
industri, pada beberapa lokasi dijumpai pula bahwa obyek tanah eks.
HGU berupa lahan kosong dan padang rumput ilalang.
3. Usulan penyelesain yang dapat diajukan terhadap konflik tanah eks.
HGU PTPN II adalah dengan melakukan koordinasi antar Kementerian
dan Lembaga, dimana koordinasi ini dilakukan untuk merumuskan
terbitnya Keputusan Presiden khusus menangani konflik Tanah
perkebunan eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara. Melalui upaya ini
diharapkan izin pelepasan asset segera terbit sehingga terhadap tanah
eks. HGU seluas 5873,06 Ha dapat segera diredistribusi (sesuai dengan
UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN) kepada pihak yang berhak
sesuai dengan Keputusan perundang-undangan.

B. Saran

Permasalahan konflik eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara
merupakan konflik besar dengan pihak yang terlibat sangat banyak serta
sudah berlangsung sangat lama. Eksekusi terhadap penyelesaian konflik
perlu segera dilakukan, melalui Keputusan Presiden dan koordinasi antar
Kementerian diharapkan dapat menyelesaikan konflik PTPN II di Sumatera
Utara (Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan Kabupaten langkat).
Kebijakan khusus penanganan dan penyelesaian konflik tanah perkebunan
eks. HGU PTPN II perlu ditetapkan mengingat tanah tersebut sudah sangat
lama dikuasai dan digarap oleh masyarakat.