Page 134 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
116

tidak terurus dan berdasarkan buklti yang ada PTPN II tidak dapat
mengelola tanah secara baik. Selain pembiaran terhadap tanah, pihak
PTPN II membiarkan tidak ada penegakan hukum terhadap tanah tersebut
yang berlangsung cukup lama.
Analisis terhadap konflik tanah eks. HGU PTPN II adalah bahwa setelah
dilakukan penelitian lapang dan analisis terhadap data-data fisik, data yuridis
serta kenyataan yang ada di lapangan tanah di lokasi eks. HGU PTPN II
sudah dikuasai lama oleh masyarakat, penggarap tanah, sehingga sekiranya
terhadap tanah eks. HGU tersebut tidak perlu melalui proses ganti rugi.
Bahwa terhadap tanah yang dibiarkan dan telah digarap oleh masyarakat
serta secara yuridis tanah tidak diperpanjang HGU-nya (mendasarkan
pada SK nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN//2002 dan SK Nomor 10/ HGU/
BPN/2004), maka tanah tersebut dapat dikategorikan ke dalam tanah negara
yang sudah dikuasai lama oleh petani, masyarakat, penggarap, dsb.

B. Usulan Solusi Penyelesaian Konflik Tanah
Perkebunan Eks. HGU PTPN II
Konflik tanah perkebunan eks. HGU PTPN II di Sumatera Utara
merupakan salah satu konflik perkebunan besar yang terjadi di Indonesia
yang berlangsung lama dan belum ada solusi penyelesaian. Mendasarkan
pada luasan tanah yang berkonflik dan subyek yang terlibat konflik sangat
banyak dengan kekuatan besar serta melibatkan beberapa Kementerian/
Lembaga tinggi negara, beberapa usulan yang diajukan untuk menangani
konflik setelah melakukan studi lapang dan analisis yuridis adalah sebagai
berikut:

• Koordinasi antar Kementerian

Koordinasi antar Kementerian sangat perlu dilakukan untuk
memberikan kesepahaman dan sudut pandang yang sama terhadap
kronologi konflik, peraturan perundangan terkait konflik perkebunan, dan
duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian konflik perkebunan
eks. HGU PTPN II. Koordinasi dilakukan dengan melibatkan Kementerian
BUMN, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, Kementerian
Keuangan, PTPN II, Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Kementerian
BUMN dan Kementerian Keuangan mempunyai kewenangan dalam hal
izin pelepasan asset terhadap tanah eks. HGU PTPN II yang terletak di
Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat dan Kota Binjai Sumatera