Page 132 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

BAB III

SOLUSI PENYELESAIAN KONFLIK
TANAH PERKEBUNAN
EKS. HGU PTPN II

A. Analisis Yuridis Terhadap Konflik Perkebunan PTPN II

Beberapa hal yang menjadi catatan dalam konflik tanah perkebunan
eks. HGU PTPN II dan analisis yuridis terhadap konflik tanah adalah
sebagai berikut:
1. Inventarisasi dan redistribusi tanah eks. HGU belum bisa dilakukan
dikarenakan tanah eks. HGU tersebut belum mendapatkan pelepasan
Aset dari Kementerian yang berwenang (Kementerian BUMN).
2. Prosedur pelepasan asset dapat dilakukan apabila pihak PTPN-
II mengajukan permohonan pelepasan asset kepada Kementerian
BUMN. Hingga saat ini proses permohonan pelepasan asset oleh
PTPN-II kepada Kementerian BUMN belum dilakukan.
3. Berdasarkan pendapat hukum (legal opinion) dari Kejaksaan Agung
Republik Indonesia tanggal 23 Januari 2014. Bahwa terhadap tanah
yang tidak diperpanjang HGU nya seluas 5873,06 Ha maka PTPN II
berkewajiban melakukan penghapusbukuan mengacu pada pasal 18
Peraturan Menteri BUMN tentang Tata Cara Penghapusbukuan dan
Pemindahtanganan Aktiva Tetap BUMN. Selanjutnya verifikasi dan
pengukuran ulang terhadap tanah seluas 5873, 06 ha perlu dilakukan.
Proses penghapusbukuan tersebut sah apabila disetujui oleh Menteri
dengan proses ganti rugi.
4. Hingga saat ini langkah yang dilakukan PTPN – II adalah tahap
konsultasi kepada BUMN sehingga pada tanggal 30 September
2014 keluar surat Nomor S-567/MBU/09/2014 dari Menteri BUMN
(Dahlan Iskan) tertanggal 30 September 2014 tentang Penyelesaian