Page 128 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
110

Dalam Negeri Nomor Agr/12/5/14/1951) selanjutnya ditegaskan menjadi
obyek landreform dan didistribusikan oleh Pemerintah kepada yang berhak.

Demikian juga terhadap tanah PTPN-II eks. PTP II, semula status
haknya adalah hak konsesi dan setelah dinasionalisasi dan berlaku UUPA
diberikan HGU dan sebelumnya pernah dilakukan pengurangan 1/3
areal tanaman keras dari 540.000 Ha, yakni 180.000 Ha untuk kemudian
diserahkan kepada Pemerintah guna didistribusikan.

F. Matrik Aktor/Subyek Konflik Perkebunan Eks.
HGU PTPN II di Deli Serdang, Binjai dan Langkat
Sumatera Utara

Konflik perkebunan yang terjadi di Sumatera Utara mencakup wilayah
yang sangat luas (areal eks. HGU mencakup 5973, 06 Ha, bahkan kondisi di
lapangan okupasi pada areal HGU aktif terus dilakukan) dengan melibatkan
subyek dengan kondisi beraneka ragam dengan kekuatan yang cukup besar.
Berdasarkan hasil penelitian lapang dan data sekunder pemetaan terhadap
subyek yang terlibat konflik perkebunan dapat disajikan dan dijelaskan
pada tabel 4.1

Tabel 4.1. Matrik Subyek/Aktor Yang Terlibat Dalam Konflik
Perkebunan di Kabupaten Deli Serdang, Kota Binjai dan
Kabupaten Langkat
No Subyek Penggunaan Motif Strategi Lokasi
Tanah
1 Masyarakat Pertanian, Sumber Okupasi 5873,06 Ha
penggarap pemukiman Penghidupan
2 Pengusaha/ Perumahan Mencari Pengalihan 5873,06 Ha
Developer keuntungan tanah garapan
3 Kelompok Pertanian Sumber Okupasi 5873,06 Ha
Tani Penghidupan
4 NGO/LSM Pertanian Sumber Pendampingan 5873,06 Ha
Penghidupan advokasi
5 Karyawan Perumahan Tempat Permohonan ke 5873,06 Ha
PTPN tinggal PTPN II
6 Pemerintah Kawasan Perkantoran Permohonan ke 5873,06 Ha
Daerah perkantoran untuk PTPN II
kepentingan
Tupoksi