Page 123 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Konflik di Perkebunan Eks. HGU PTPN II Sumatera Utara 105

dan dikonversi menjadi tanaman pangan dan kebutuhan perang lainnya.
3. Pasca Kemerdekaan
Adanya UU Nasionalisasi dimana Perusahaan Perkebunan Nasional
mempertahankan luasan areal kebun dari dokumen yang telah ada,
sementara areal yang diusahakan lebih kecil.
- Adanya SK redistribusi yang tidak dilanjuti dengan pendaftaran hak.
- Eforia otonomi daerah yang berbarengan dengan berakhirnya sebagian
areal perkebunan PTPN II.

Pada tahun 1997 PTPN II mengajukan permohonan perpanjangan
HGU sebanyak 66 kebun, dengan luas keseluruhan 62.214,79 ha, yang
berasal dari ex PTP IX sebanyak 54 kebun dengan luas 43.241,34 Ha; dan
berasal dari PTP II sebanyak 12 kebun dengan luas tanah 18.973,45 ha. Letak
obyek (66 kebun) tersebut terletak di 3 Kabupaten/kota yaitu di :
a) Kabupaten Deli serdang terdiri dari 48 kebun seluas 40.754,87 Ha;
b) Kabupaten Langkat terdiri dari 12 kebun dengan luas 21.221,40 ha; dan
c) Kota Binjai terdiri dari 6 kebun dengan luas 238,52 ha.
- Pada saat bersamaan yaitu pada tahun 1997 bergulir reformasi
yang menyebabkan banyak kelompok masyarakat mengajukan
tuntutan/garapan/permohonan atas areal PTPN II baik atas
dasar hak ulayat, pengembalian tanah bekas garapan maupun
permohonan pensiunan karyawan yang ditandai dengan
mengajukan surat pengaduan dan disertai unjuk rasa ke kantor
lembaga eksekutif (Gubernur, Bupati/Walikota, BPN) dan ke
kantor legislatif (Kantor DPRPD-SU dan DPRD Kabupaten/Kota).
- Menaggapi permasalahan tuntutan dan garapan rakyat/kelompok
masyarakat, maka Pemerintah Daerah Sumatera Utara, dalam
hal ini Gubernur Sumatera Utara mengambil kebijakan yang
bertujuan ganda untuk menyelesaiakan perpanjangan HGU
PTPN II dan menyelesaiakan permasalahan tuntutan/garapan
masyarakat dengan menerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera
Utara Nomor 593.4/065/K/2000 tanggal 11 Februari 2000 jo. No.
593.4/2060/K Tahun 2000 tanggal 17 Mei 2000 tentang Panitia
Penyelesaian Perpanjangan HGU PTPN II dan Penyelesaian
Masalah Tuntutan/Garapan Rakyat atas areal PTPN II yang
disebut PANITIA B PLUS.