Page 126 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Yahman, Akur Nurasa, Westi Utami
108

c. Perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha
d. Terkena RUTRW (ada dikuasai rakyat/PTPN-II), seluas 2.641,47 Ha
e. Penghargaan masyarakat adat etnis Melayu seluas 450,00 Ha
f. Pengembangan kampus USU (sudah Hak Pakai) seluas 300,00 Ha

b. Sumber Konflik Dan Kondisi/Fakta Yang Ada
Berdasarkan hasil penelitian lapang dan data menunjukkan bahwa
tanah HGU PTPN II yang tidak diperpanjang terdapat di 51 kebun dan
letaknya tersebar secara sporadis yang masing-masing kebun permasalahan
garapan masyarakat satu dengan yang lain berbeda secara historikal maupun
alas haknya, ada areal kebun yang diberikan perpanjangan HGU secara
keseluruhan karena tidak ada garapan, ada yang diberikan perpanjangan
sebagian saja dan sisanya dikeluarkan karena berbagai sebab misalnya
karena ada tuntutan, ada garapan, juga ada areal kebun yang seluruhnya
tidak diperpanjang karena ada tuntutan, ada garapan yang terkena RUTRW.

Terdapat tanah HGU eks. HGU PTPN-II yang dijual PTPN-II kepada
pihak ketiga dengan seijin dari Menteri BUMN (PTPN-II menyebutnya
dengan istilah divestasi) padahal di dalamnya terdapat garapan masyarakat,
perumahan karyawan. Penjualan dilakukan misalnya kepada Yayasan Nurul
Amaliyah seluas 59 Ha di Kebun dagang Kerawan seluas 59 Ha di Tanjung
Marowa dan kepada PB. Aljamiyatul Washliyah seluas 32 Ha di Kebun
Helvetia Kecamatan Labuhan Deli, sehingga di atas tanah tersebut timbul
sengketa baru bahkan digugat ke pengadilan.

Selain permasalahan okupasi tanah garapan yang terletak pada areal
eks. HGU dan permasalahan jual beli terhadap tanah eks. HGU kepada
pihak ketiga oleh PTPN II, permasalahan yang ditemui di lapangan saat
ini adalah adanya perluasan okupasi tanah perkebunan HGU aktiv PTPN-
II terus dilakukan oleh masyarakat, kelompok tani/penggarap, spekulan
tanah. Okupasi dan proses jual beli bawah tangan yang telah dilakukan
cukup lama baik oleh masyarakat penggarap, spekulan tanah, developer,
kelompok tani mengakibatkan penggunaan tanah pada areal HGU aktif
PTPN II berubah menjadi kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan
pertokoan, dan tanah garapan/kebun yang dikelola oleh petani penggarap
maupun spekulan tanah. Kondisi okupasi yang semakin meluas, subyek
yang terlibat semakin banyak dan belum ada titik temu penyelesaian
permasalahan konflik tanah ini tentunya seperti bom waktu yang setiap
saat dapat meledak dan menimbulkan korban yang sangat banyak.