Page 205 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 187

Penguasaan Tanah yang Berada di Dalam Kawasan Hutan (selanjutnya
dalam tulisan ini disebut Perber 4 menteri), serta Peraturan Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentu.

B. Permasalahan

1. Bagaimana kategorisasi pola penguasaan dan pemanfaatan tanah oleh
masyarakat suku Dayak di Kalimantan Tengah?
2. Bagaimana pandangan terhadap pola penguasaan dan pemanfaatan
tanah tersebut?
3. Apa saja potensi permasalahan yang muncul dalam mendaftarkan
pemilikan dan penguasaan tanah oleh masyarakat Dayak pada otoritas
pertanahan setempat?

C. Tinjauan Pustaka dan Teori Eksistensi Hak
Penguasaan atas Tanah Adat Hak Ulayat

Secara konstitusionil eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak
ulayatnya diakui dan dilindungi baik dalam UUD 1945 , TAP MPR No. IX/
11
MPR/2001 , UUPA , maupun UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
14
12
13
11 Ayat 2 Pasal 18B UUD 1945 menyebutkan bahwa: “Negara mengakui dan
menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak
tradisionilnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur
dalam undang-undang”.
12 Salah satu prinsip dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan
Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam adalah mengakui, menghormati,
dan melindungi hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa
atas sumber daya agraria/sumber daya alam.
13 Pasal 3 UUPA menentukan bahwa: “Dengan mengingat ketentuan-ketentuan
dalam Pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak-ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih
ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional
dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih
tinggi”.
14 Dalam Pasal 6 UU Nomor 39 Tahun 1999 diatur tentang pengakuan dan
perlindungan terhadap hak ulayat yang berbunyi sebagai berikut: (1) Dalam
rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam
masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum