Page 207 - Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, dan Body of Knowledge Ilmu Agraria- Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)

Pengakuan Penguasaan dan Pemanfaatan Tanah dalam ... 189

dengan hak komunal atas tanah adalah hak milik bersama atas tanah
suatu masyarakat hukum adat atau hak bersama atas tanah yang diberikan
kepada masyarakat yang berada pada kawasan hutan atau perkebunan.

Hak Adat (Perorangan) Atas Tanah

Menurut Budi Harsono bahwa pada kenyataannya kekuatan hak
ulayat cenderung berkurang, dengan makin menjadi kuatnya hak pribadi
para warga atau anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan atas
bagian-bagian tanah-ulayat yang dikuasainya. Hal ini bermakna bahwa
jika hak ulayat melemah maka hak adat atas tanah oleh individu semakin
menguat, sehingga lama kelamaan menjadi hak milik. Hak perorangan atas
tanah adat sering disebut hak milik adat.
Sesuai dengan tujuan dari UUPA, semua tanah baik yang dimiliki atas
nama seseorang atau badan hukum, diwajibkan untuk dikonversi menjadi
salah satu hak-hak atas tanah menurut UUPA dan didaftarkan, sehingga
terwujud unifikasi dan kesederhanaan hukum dalam hukum pertanahan
Indonesia . Konversi tanah-tanah yang tunduk kepada hukum adat dan
20
sejenisnya diatur dalam Pasal II, Pasal VI dan Pasal VII serta dipertegas
dengan Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 dan
SK Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DDA/1970 yaitu “tentang Penegasan
Konversi Dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah”, dan saat
ini masih diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997. Dengan pengaturan tersebut,
semestinya terhadap pemilikan dan penguasaan tanah-tanah adat oleh
masyarakat Dayak yang sudah dilakukan secara turun-temurun walaupun
tidak didasarkan pada bukti-bukti surat (tertulis) masih mungkin dilakukan
pendaftaran oleh otoritas pertanahan melalui lembaga konversi.

Demikian juga halnya Pemda Provinsi Kalteng, telah mengakui,
menghormati dan menghargai keberadaan hak-hak masyarakat adat Dayak
seperti tanah adat maupun hak-hak adat di atas tanah baik dimiliki oleh
perorangan atau milik bersama (sejajar dengan hak ulayat) sebagaimana
tercantum dalam Pasal 38 jo Pasal 1 butir 19 sampai dengan 20 Perda
Provinsi Kalteng No. 16 Tahun 2008. Penghargaan dan pengakuan terhadap
keberadaan tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah dimaksud dilakukan

20 A.P. Parlindungan (1990: 1) menyatakan: “Konversi itu sendiri adalah
pengaturan dari hak-hak tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA untuk
masuk dalam sistem dari UUPA”. Sedangkan Boedi Harsono (1968: 140)
menyatakan: “Konversi adalah perubahan hak yang lama menjadi satu hak
yang baru menurut UUPA”.