Page 16 - Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan dana desa

2018, No. 611 -16-

a. belanja pegawai;

b. belanja barang/jasa;
c. belanja modal; dan

d. belanja tak terduga.

Pasal 20

(1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan

tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran
jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa,

serta tunjangan BPD.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan

pemerintahan Desa.

(3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan.

(4) Pembayaran jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan kemampuan APB Desa.

Pasal 21
(1) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

19 huruf b digunakan untuk pengeluaran bagi

pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang
dari 12 (dua belas) bulan.

(2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) digunakan antara lain untuk:
a. operasional pemerintah Desa;

b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan

teknis;

d. operasional BPD;
e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan

f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok

masyarakat.
(3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf e yaitu bantuan uang

www.peraturan.go.id