Page 17 - Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pengelolaan dana desa
P. 17

2018, No. 611
                                                          -17-




                                         untuk  operasional  lembaga  Rukun  Tetangga/Rukun
                                         Warga  untuk  membantu  pelaksanaan  tugas  pelayanan

                                         pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman

                                         dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.
                                   (4)  Pemberian         barang        pada       masyarakat/kelompok

                                         masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f

                                         dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.


                                                                    Pasal 22
                                   (1)  Belanja  modal  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  19

                                         huruf  c,    digunakan  untuk  pengeluaran  pengadaan

                                         barang yang nilai manfaatnya  lebih dari 12 (dua belas)
                                         bulan dan menambah aset.

                                   (2)  Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

                                         digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan
                                         Desa.



                                                                   Pasal 23
                                   (1)  Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal

                                         19 huruf d merupakan belanja untuk kegiatan pada sub

                                         bidang  penanggulangan  bencana,  keadaan  darurat,  dan
                                         keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.

                                   (2)  Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan

                                         bencana,  keadaan  darurat,  dan  keadaan  mendesak
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  paling  sedikit

                                         memenuhi kriteria sebagai berikut:

                                         a.  bukan  merupakan  kegiatan  normal  dari  aktivitas
                                              pemerintah  Desa  dan  tidak  dapat  diprediksikan

                                              sebelumnya;
                                         b.  tidak diharapkan terjadi berulang; dan

                                         c.  berada di luar kendali pemerintah Desa.

                                   (3)  kegiatan  pada  sub  bidang  penanggulangan  bencana
                                         sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)  merupakan  upaya

                                         tanggap  darurat  akibat  terjadinya  bencana  alam  dan

                                         bencana sosial.
                                   (4)  Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat sebagaimana

                                         dimaksud        pada      ayat      (1)    merupakan         upaya






                                                                                      www.peraturan.go.id
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22