Page 27 - deCODE Vol 1/2018

Regional Coordinatir SAFEnet & Founder Forum Demokrasi Digital
Damar Juniarto
Sumber Foto: Dokumen Pribadi
4 Apakah internet, dan media berita online dapat merubah persepsi masyarakat dalam melihat kebenaran?
5 Ini pertanyaannya soal facebook dan Undang- Undang ITE, menurut mas damar bagaimana cara mengkampanyekan kepada korban UU ITE dan apa yang harus diketahui mahasiswa atas perihal tersebut?
Indonesia adalah pengguna Facebook terbesar di dunia dan jika di ukur dari jumlah orang yang dilaporkan terhadap Undang-Undang ITE, sudah jelas memang kebanyakan adalah pemakai sosial media Facebook. Sangat penting bagi para facebooker untuk paham adanya Undang-Undang ITE. Saat ini user blower atau aktivis, sering dilaporkan karena mengkampanyekan suatu hal melalui pesan ajakan yang bersifat ambigu. Hal tersebut menyebabkan mereka harus berurusan dengan kepolisian bahkan masuk penjara. Faktanya tidak ada yang salah dengan user blower, dan juga si aktivis itu sendiri. Tetapi, sistem Undang-Undang ITE lah yang cenderung menghakimi orang-orang yang sedang berusaha mengkampanyekan kebenaran.
6
Dimanakah letak masalah pada Undang-Undang ITE?
Sekarang dengan pola konsumsi yang lebih banyak daripada media-media yang lain akhirnya internet menjadi satu-satunya dan yang paling berpengaruh pada apa yang menjadi keputusan masyarakat. Misalnya, karena dia menerima informasi lebih banyak tentang bagusnya mengkonsumsi makanan-makanan yang berserat, kemungkin besar ia akan mengubah pola hidupnya dengan memakan makanan yang mengandung banyak serat. Nah, persoalannya adalah siapa yang bisa menjamin bahwa informasinya 100% valid? Hal seperti inilah pentingnya sebuah lembaga- lembaga fake checks. Lembaga tersebut bertugas untuk mengecek apakah bila mengkonsumsi makanan kaya serat kita akan lebih baik atau tidak. Hal seperti ini perlu didukung karena di banyak negara, fake checking website tersebar luas dan bahkan dilakukan di beberapa media besar.
Yang harus diwaspadai adalah Undang-Undang ITE dimana UU tersebut adalah aspek pro- ses politik yang tidak 100% dikatakan sebagai produk ukur karena UU ITE terdapat sebuah proses politik, dimana kita harus tahu apa saja semangat tersebut. Semangat dari UU ITE sendiri adalah mengatur mengenai informasi, transaksi elektronik, dan cybercrime.
Di Indonesia sendiri terdapat hal yang aneh/ganjil dalam sistem cybercrime yaitu, UU ITE memasukkan hal yang berkaitan dengan penyampaian pendapat. Misalnya, bila seseorang me- nyampaikan pendapat yang dimana menyinggung orang lain, maka hal tersebut dianggap sudah melakukan pencemaran nama baik. Seharusnya hal tersebut dikaji ulang kebenarannya. Hal tersebut seharusnya menjadi perhatian khusus untuk pemerintah dan juga DPR. Jadi, bisa diduga bahwa ada kelompok atau kepentingan khusus untuk menjaga agar kritik itu tidak sampai menjatuhkan diri seseorang.
JNinda R/Nyayu A,F 27