Page 4 - Materi pdf PPKn Bab 4 Bagian 2
P. 4

1.  Presiden  membubarkan  DPR  hasil  Pemilu  dan  menggantinya  dengan
                       DPRGR yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presien.


                   2.  Membentuk  MPR  Sementara  yang  anggotanya  diangkat  dan
                       diberhentikan oleh presiden.


                   3.  Menetapkan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.

                   4.  Membentuk Front Nasional melalui penetapan presiden dan anggotanya
                       dari berbagai ormas dan orsospol di Indonesia.


                   5.  Pemerasan  terhadap  Penghayatan  pancasila  menjadi  Trisila  kemudian
                       diperas  lagi  menjadi  ekasila  atau  Nasakaom  (Nasional,  Agama,

                       Komunisme)

                   6.  Nasakom  ini  meberi  peluang  terbentuknya  PKI  karena  semua  unsure
                       nasakom  dan  PKI  harus  menjadi  unsur  pimpinan  DPRD  meskipun

                       anggota PKI cuma satu orang di daerah tersebut yang menjadi anggota
                       DPRD dan ini termuat dalam UU No. 18 Tahun 1965.

                   7.  Inilah  yang  membuat  PKI  memperoleh  posisi  strategis  dan  dominan

                       sehingga melakukan pemberontakan 30 September 1965.




               Masa  Demokrasi  Liberal    (17  Agustus  1950  s.d. 5  Juli  1959)  Karakteristik
               persatuan dan kesatuan bangsa pada masa ini :


                   1.  Konstitusi yang digunakan adalah UUDS 1950.

                   2.  Bentuk  negara  adalah  kesatuan  yang  kekuasaan  dipegang  pemerintah

                       pusat.  Hubungan  dengan  pemerintah  daerah  didasarkan  asas
                       desentralisasi.

                   3.  Bentuk pemerintahannya adalah republik dengan kepala negara presiden

                       dibantu wakil presiden.

                   4.  Sistem  pemerintahannya  adalah  parlementer    menggunakan  cabinet

                       parlementer yang dipimpin perdana menteri.

                   5.  Alat  perlengkapan  negara  adalah  presiden  dan  wakilpresiden,  menteri-
                       menteri, DPR, MA, DPK.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9