Page 11 - PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan VII

PEMELUKNYA MENURUT DASAR KEMANUSIAAN YANG ADIL DAN

BERADAB, PERSATUAN INDONESIA, DAN KERAKYATAN YANG DIPIMPIN
OLEH HIKMAT KEBIJKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN

PERWAKILAN, SERTA DENGAN MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL BAGI
SELURUH RAKYAT INDONESIA.”

Naskah mukadimah yang ditandatangani oleh 9 ( sembilan ) orang anggota /

Panitia Sembilan, terkenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Mukadimah tersebut selanjutnya dibawa ke sidang BPUPKI tanggal 10-17 Juli

1945. Pada tanggal 14 juli 1945, perumusan mukadimah disepakati oleh BPUPKI.
Rumusan dari dasar Indonesia merdeka yang termuat dalam Piagam Jakarta,

sebagai berikut:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-
pemeluknya

2. Kemanusiaan yang adil & beradab,

3. Persatuan Indonesia, dan
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Naskah Rumusan Dasar Negara yang tercantum dalam naskah “Piagam Jakarta”
tersebut, mengalami perubahan pada redaksinya yang awalnya “Ketuhanan

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk dan pemeluknya”,
diubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Perubahan ini dilakukan saat

sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945.

Hal yang mendasari perubahan tersebut adalah , menurut Mohammad Hatta
bermula dari datangnya utusan opsir Kaigun (Angkatan Laut Jepang). Mereka

memberitahukan bahwa wakil- wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang
dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan keberatan dengan bagian

kalimat rumusan dasar negara dalam naskah Piagam Jakarta. Kalimat yang

dimaksud adalah “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islambagi
pemeluk-pemeluknya.”