Page 82 - Buku Renstra 10 Oktober

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalamUndang-Undang Nomor
23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

A. Urusan Pemerintah Daerah Provinsi di Bidang Lingkungan Hidup

1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Provinsi;

2. KLHS dan Kebijakan dan Rencana Program (KRP) Provinsi;
Rancangan Akhir
3. Pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau

kerusakan LH lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah

provinsi;

4. Pegelolaan KEHATI PROVINSI;

5. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang
izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;

6. Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang

izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi;

7. Penetapan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan

lokal dan pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan
PPLH yang berada di 2 (dua) atau lebih daerah kabupaten/kota

dalam satu daerah provinsi;

8. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan

tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di 2 (dua)

atau lebih daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi;
9. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan LH untuk

lembaga kemasyarakatan tingkat daerah provinsi;

10. Pemberian penghargaan LH tingkat daerah provinsi;

11. Penyelelesaian pengaduan LH di bidang PPLH terhadap:

 Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin
PPLH diterbitkan oleh PEMDA Provinsi

Renstra 2017-2021 |DLHK Propinsi Banten 70