Page 280 - Microsoft Word - bb69-8248-e5c4-df26

Penyederhanaan partai-partai politik ini didasari oleh alasan–alasan
tertentu, seperti kasus pada masa Demokrasi Parlementer. Banyaknya partai
poitik pada masa itu justru menghambat pembangunan. Penyebabnya bukan
saja karena persaingan antarpartai politik, melainkan juga persaingan di
dalam tubuh partai politik itu sendiri yang dinilai dapat mengganggu stabilitas
politik. Atas dasar itu, pemerintah Orde Baru berpendapat perlu melakukan
penyederhanaan partai sebagai bagian dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila.

d. Pemilihan Umum

Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan enam kali
pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam
setiap Pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru,
Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan Pemilu. Hal
itu disebabkan oleh pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Orde Baru
untuk mendukung Golkar. Kekuatan-kekuatan penyokong Golkar adalah
aparat pemerintah (pegawai negeri sipil) dan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ABRI). Dengan dukungan pegawai negeri sipil dan ABRI, Golkar
dengan leluasa menjangkau masyarakat luas di berbagai tempat dan tingkatan.
Dari tingkatan masyarakat atas sampai bawah. Dari kota sampai pelosok desa.

e. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4)

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan
mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yang
terkenal dengan nama Eka Prasetia Pancakarsa untuk mendukung
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh
karena itu, sejak tahun 1978 pemerintah menyelenggarakan penataran P4 pada
semua lapisan masyarakat. Penataran P4 ini bertujuan membentuk pemahaman
yang sama terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pegawai negeri, baik sipil maupun militer diharuskan mengikuti penataran
P4. Kemudian para pelajar, mulai dari sekolah menengah sampai Perguruan
Tinggi, juga diharuskan mengikuti penataran P4 yang dilakukan pada setiap
awal tahun ajaran baru. Melalui penataran P4 itu, pemerintah menekankan
bahwa masalah suku, agama, ras, dan antargolongan (Sara) merupakan
masalah yang sensitif di Indonesia yang sering menjadi penyebab timbulnya
konflik atau kerusuhan sosial. Oleh karena itu, masyarakat tidak boleh
mempermasalahkan hal-hal yang berkaitan dengan SARA. Dengan demikian
diharapkan persatuan dan kesatuan nasional dapat terpelihara.

266 Kelas IX SMP/MTs Edisi Revisi

https://kherysuryawan.blogspot.com