Page 293 - Microsoft Word - bb69-8248-e5c4-df26
P. 293

Pada  masa  reformasi  masyarakat  lebih  bebas  menyuarakan  berbagai
                        aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi.
                        Media  massa  seperti  surat  kabar,  majalah  dan  lainnya  dapat  menyalurkan
                        aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta Surat
                        Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak
                        lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.
                        b. Pendidikan
                           Pemerintah  pada  masa  Reformasi  menjalankan  amanat  UUD  1945
                        dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
                        anggaran  pendapatan  belanja  negara  (APBN).  Selain  itu,  pemerintah  juga
                        memberikan  ruang  yang  cukup  luas  bagi  perumusan  kebijakan-kebijakan
                        pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat
                        dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan
                        Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No.
                        20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2
                        Tahun 1989. yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.
                           Sesuai  dengan  agenda  reformasi  bidang  pendidikan,  terutama  masalah
                        kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan,  Pemerintah pada
                        masa Reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum.  Kurikulum
                        tersebut adalah sebagai berikut.
                        1). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
                           Pada  pelaksanaan  kurikulum  ini,  siswa  dituntut  untuk  aktif  untuk
                        memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh
                        informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi
                        siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar
                        dan keberagaman.

                        2). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
                           Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan
                        yang  menonjol  terletak  pada  kewenangan  dalam  penyusunannya,  yaitu
                        mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan
                        standar  kompetensi  dan  kompetensi  dasar,  sedangkan  sekolah  dalam  hal
                        ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan
                        penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
                        3). Kurikulum 2013
                           Kurikulum  2013  menekankan  pada  kompetensi  berbasis  sikap,
                        keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk
                        mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya,
                        menalar,  menyimpulkan,  dan  mengomunikasikan  informasi  dalam  kegiatan
                        pembelajaran.


                                                                          Ilmu Pengetahuan Sosial          279














                                         https://kherysuryawan.blogspot.com
   288   289   290   291   292   293   294   295   296   297   298