Page 293 - Microsoft Word - bb69-8248-e5c4-df26
P. 293
Pada masa reformasi masyarakat lebih bebas menyuarakan berbagai
aspirasinya. Hal ini didukung dengan adanya reformasi di bidang komunikasi.
Media massa seperti surat kabar, majalah dan lainnya dapat menyalurkan
aspirasi dan gagasan secara bebas. Dicabutnya ketetapan untuk meminta Surat
Izin Terbit (SIT) bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak
lagi khawatir dibredel melalui mekanisme pencabutan Surat Izin Terbit.
b. Pendidikan
Pemerintah pada masa Reformasi menjalankan amanat UUD 1945
dengan memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari
anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Selain itu, pemerintah juga
memberikan ruang yang cukup luas bagi perumusan kebijakan-kebijakan
pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Hal ini dapat dilihat
dari ditetapkannya UU No 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan
Indonesia menjadi sektor pembangunan yang didesentralisasikan, dan UU No.
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menggantikan UU No 2
Tahun 1989. yang mendefenisikan ulang pengertian pendidikan.
Sesuai dengan agenda reformasi bidang pendidikan, terutama masalah
kurikulum yang harus ditinjau paling sedikit lima tahunan, Pemerintah pada
masa Reformasi melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Kurikulum
tersebut adalah sebagai berikut.
1). Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)
Pada pelaksanaan kurikulum ini, siswa dituntut untuk aktif untuk
memperoleh informasi. Guru bertugas sebagai fasilitator untuk memperoleh
informasi. KBK berupaya untuk menekankan pada ketercapaian kompetensi
siswa baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar
dan keberagaman.
2). Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
Secara umum, KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK, namun perbedaan
yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu
mengacu pada desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah pusat menetapkan
standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dalam hal
ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan
penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.
3). Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 menekankan pada kompetensi berbasis sikap,
keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk
mendapatkan pengalaman personal melalui observasi (pengamatan), bertanya,
menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan informasi dalam kegiatan
pembelajaran.
Ilmu Pengetahuan Sosial 279
https://kherysuryawan.blogspot.com