Page 288 - Microsoft Word - bb69-8248-e5c4-df26

2. Perkembangan Politik

a. Sidang Istimewa MPR 1998

Pada tanggal 10-13 November 1998, MPR mengadakan Sidang Istimewa
untuk menentapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi
di segala bidang. Dalam Sidang Istimewa MPR 1998 terjadi perombakan
besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sidang ini
menghasilkan 12 ketetapan MPR yang diantaranya memperlihatkan adanya
upaya mengakomodasi tuntutan reformasi. Ketetapan-ketetapan itu antara lain
adalah sebagai berikut.

1) Ketetapan MPR No.VIII Tahun 1998, yang memungkinkan UUD 1945
diamandemen.
2) Ketetapan MPR No.XII Tahun 1998, mengenai pencabutan Ketetapan
MPR No. IV Tahun 1993 tentang Pemberian Tugas dan Wewenang
Khusus kepada Presiden/Mandataris MPR dalam rangka Menyukseskan
Pembangunan Nasional sebagai Pengamalan Pancasila.
3) Ketetapan MPR No. XVIII Tahun 1998, mengenai Pencabutan Ketetapan
MPR No. II Tahun 1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
Pancasila (Eka Prasetya Pancakarsa).
4) Ketetapan MPR No. XIII Tahun 1998, tentang Pembatasan Masa Jabatan
Presiden dan Wakil Presiden Maksimal Dua Periode.
5) Ketetapan MPR No. XV Tahun 1988, tentang Penyelenggaraan Otonomi
Daerah, Pengaturan Pembangunan dan Pemanfaatan Sumber Daya
Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6) Ketetapan MPR No XI Tahun 1998, tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas dari KKN.

b. Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi
daerah pada masa reformasi dilaksanakan secara lebih demokratis dari masa
sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam
antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan
daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Penerapan
otonomi daerah tersebut diiringi dengan perubahan sistem pemilu berupa
penyelenggaraan pemilu langsung untuk mengangkat kepala dareah mulai dari
gubernur hingga bupati dan walikota. Dengan pelaksanaan otonomi daerah ini
diharapkan dapat meminimalkan ancaman disintegrasi bangsa.

274 Kelas IX SMP/MTs Edisi Revisi

https://kherysuryawan.blogspot.com