Page 12 - RESPON DUNIA INTERNASIONAL TERHADAP KEMERDEKAAN INDONESIA fix
P. 12

Selanjutnya,  para  delegasi  Indonesia  menghadiri  Konferensi  Inter-Asia  di  New

                     Delhi atas undangan Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru, pada 20-23 Januari 1949.

                     Forum ini khusus membahas Agresi Militer Belanda II di Indonesia. Konferensi ini dihadiri
                     oleh  perwakilan  sejumlah  negara  Asia,  Afrika,  dan  Oceania,  termasuk  India,  Cina,

                     Afghanistan,  Arab  Saudi,  Irak,  Lebanon,  Yaman,  Pakistan,  Nepal,  Birma  (Myanmar),

                     Thailand, Filipina, Sri Lanka, Mesir, Ethiopia, juga Australia dan Selandia Baru.

                            Hasilnya cukup signifikan. Forum sepakat meminta PBB agar secepatnya turun-

                     tangan untuk mengatasi persoalan antara Belanda dan Indonesia itu. Meskipun Belanda
                     tetap ngotot mempertahankan sikapnya, namun PBB punya pertimbangan tersendiri dan

                     terbitlah resolusi tertanggal 28 Januari 1949 yang menguntungkan Indonesia.

                     Penjajah Akhirnya Menyerah


                            Resolusi DK PBB tanggal 28 Januari 1949 memuat beberapa poin penting untuk

                     mendamaikan  Indonesia  dan  Belanda.  Yang  paling  penting  tentu  saja  adalah  bahwa
                     Belanda  wajib  segera  menghentikan  semua  aksi  militernya  di  Indonesia.  Sebaliknya,

                     Indonesia harus berhenti pula melakukan perlawanan terhadap Belanda.

                            Selain itu, DK PBB memerintahkan kepada Belanda untuk membebaskan semua

                     tawanan politik, termasuk para petinggi pemerintahan RI, dan membebaskan mereka dalam
                     untuk kembali menjalankan tugasnya.


                            Poin  penting  ketiga  yang  termaktub  dalam  Resolusi  67  DK  PBB  adalah

                     dibentuknya United Nations Commission for Indonesia (UNCI). Komisi bentukan PBB
                     pengganti  KTN  ini  diberi  wewenang  yang  lebih  luas  untuk  menghasilkan  perdamaian

                     antara  Belanda  dan  Indonesia.  UNCI  bertugas  membantu  memperlancar  perundingan,
                     mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum dan penyusunan Undang-Undang  Dasar,

                     juga mendesak Belanda agar segera melakukan penyerahan kedaulatan kepada Indonesia

                     selambat-lambatnya tanggal 1 Juli 1949 (Insaniwati, 2002:78).

                            Meskipun  agresi  militer  akhirnya  dihentikan,  namun  Belanda  sempat  menolak

                     sebagian besar isi resolusi itu, terutama datang dari Dr. Louis Beel selaku pejabat tertinggi
                     Belanda di Indonesia sekaligus Wakil Agung Kerajaan Belanda. Inilah yang menyebabkan

                     terjadinya Serangan Umum 1 Maret 1949.


                            Desakan dari dunia internasional yang kian kuat, dukungan PBB untuk Indonesia,
                     ditambah pukulan telak dengan berkobarnya Serangan Umum 1 Maret 1949, membuat



                                                                                                         12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17