Page 34 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945
P. 34

Sedangkan perilaku politik warga masyarakat dapat memperlihatkan perilaku politik tidak
           langsung melalui penyampaian pendapat atau aspirasi baik secara lisan maupun tertulis melalui
           lembaga perwakilan rakyat, melalui media masa seperti koran, majalah, blog, sosial media
           dll.Dalam penyampaian aspirasi tersebut harus sesuai dengan aturan dan norma-norma sebagai

           berikut:
               1)Pancasila dan UUD RI 1945
               2)Peraturan perundang-undangan yang terkait, misalnya Undang-undang HAM, unadang-

               undang Partai Politik dan sebagainya.
               3)Peraturan yaang berlaku khusus di lingkungan setempat, seperti peraturan RT-RW,
               Peraturan Desa dsb.
               4)Norma-norma sosila yang berlaku.



               3)Partisipasi Politik di Lingkungan Masyarakat


           Pada kehidupan berbangsa dan bernegara, perilaku politik yang dapat diperankan oleh warga

           negara secara langsung antara lain:
               a.      PEMILU untuk memilih anggota legeslatif dan presiden.
               b.     Pemilihan kepala daerah secara langsung (Pilkada)
               c.      Aksi demonstrasi yang tertib, damai dan santun
           Sedangkan perilaku politik tidak langsung untuk menyampaikan aspirasi pada lembaga

           perwakilan rakyat, partai politik, organisasi masyarakat dan media masa. Perilaku politik warga
           negara harus mencerminkan perilaku yang sesuai norma / aturan harus sesuai dengan norma dan
           ketentuan sebagai berikut:

           1)     Pancasila
           2)     UUD NRI Tahun 1945
           3)     Undang-undang seperti Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU
                    Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti UU Nomor 2
                    Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang RI

                    Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 tentang partai
                    politik, Undang-undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampikan
                    Pendapat Dimuka Umum, dsb.

           4)     Peraturan Pemerinth
           5)     Keputusan Presiden
           6)     Peraturan Daerah














                                                                                                            27

      E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3
   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39