Page 32 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

II.Warga Negara Dalam Sistem Politik
Dalam sistem politik di Indonesia, partisipasi warga negara berarti peran serta warga negara
untuk ikut menjalankan sistem politik Indonesia yang sesuai dengan porsinya. Arti partisipasi
politik adalah adanya keterlibatan seseorang atau kelompok orang dalam kegiatan politik yang

akan berdamapak pada sistem politik baik langsung maupun tidak langsung.
Menurut Verba ( dalam Tim Kemendikbut 2017, hlm 89) menyatakan bahwa partisipasi
polilitik adalah kegiatan pribadi warga negara yang sah, bertujuan untuk mempengaruhi selekasi

pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Secara lengkapnya,
partai politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik individu / kolektif, atas
dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lan yang tujuannya untuk mempengaruhi
keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah. Tujuannya agar keputusan pemerinatah

berpihak kepada kepentingan partai yang diusung maupun menguntungkan semua kalangan.
Saat ini di Indonesia banyak ragam dan bentuk partai politik yang berkembang dengan
tujuannya yang beragam. Hal berdampak kepada kegiatan politik yang dilakukanoleh warga
negara dalam partisipasi politik yang beragam bentuk dan intensitasnya. Hal ini menimbulkan

bervariasinya pula partisipasi politik yang dilakukan oleh warga negara dari tingkatan peran pasip
sampai peran aktif. Bila dikaitkan dengan hak dan kewajiban warga negara, partisipasi politik
adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab warga negara yang
berkesadaran politik yang baik dan tinggi.

1. Ciri-Ciri Warga Negara yang Ikut Berpartisipasi dalam Sistem Politik
Menurut tim Kemendikbut (2017, hlm 90) suatu masyarakat / komunitas tertentu disebut
sebagai masyarakat politik / komunitas politik bila mencirikan hal-hal sebagai berikut:
1) Ada kelompok yang memerintah dan yang diperintah.

2) Memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan bermasyarakat di
lingkunganya.
3) Memiliki lembaga-lembaga yang menjalankan roda pemerintahan.
4) Memiliki tujuan tertentu yang mengikat anggota masyarakatnya.

5) Memahami informasi dasar siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah
institusi bekerja.
6) Dapat menerima perbedaan pendapat
7) Memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa.

8) Memiliki rasa tanggungjawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsa.
9) Mempunyai kesadaran utuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan
kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam
berbagai bidang kehidupan.

10) Menyadari pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan dan keutuhan
negara, memahami dan menyadari serta melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai
dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara.
11) Patuh terhadap hukum dan menegakkan supremasi hukum.

12) Membangun budaya politik yang demokratis
13) Mengawasi jalannya pemerintahan agar tertata denagn baik.
14) Memiliki wawasan kebangsaan, sikap dan perilaku yang mencerminkan cinta tanah air.
25

E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3