Page 29 - PKN Kelas X - Kewenangan Lembaga - Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945

3)Agenda Sosial

Permasalah sosial seperti tawuran antar warga baik sekala besar / kecil perlu dicari solusinya
agar terciptanya good governmance. Pemerintah juga harus mengupayakan pencegahan
terjdinya konflik horisontal dan vertikal.

4)Agenda Hukum
a)Reformasi Konstitusi
Karena konstitusi merupakan sumber hukum dalam tata penyelenggaraan negara, maka
konstitusi yang masih lemah harus segera diperbaiki.

b)Reformasi penegakan Hukum
Supremasi hukum merupakan syarat utama dalam penegakan good governmance maka
sanagt penting untuk melakukan reformasi penegakan hukum.
c)Reformasi Mahkamah Agung

Dalam hal ini dapat dilakukan dengan cara memperbaiki sistem rekruitmen
(pengangkatan), pemberhentian, pengawasan dan pemimdakan dan menitikberatkan pada
aspek transfarasi dan partisipasi masyarakat,
d)Reformasi Kejaksaan

Perlu menyiapkan badan indepeden untuk mengawasi kinerja kejaksaan agar menjadi
lebih maksimal.
e)Pemberantasan Korupsi Kolosi dan Nepotisme
Tata penyelenggaraan negara dapat dilakukan dengan menata ulang tata kelola

pemerintahan yang masih lemah demi terciptanya sistem hukum yang kuat di Indonesia.
f)Perberdayaan Eksekutif, Yudikatif dan legeslatif
Penataan ulang lembaga Eksekutif, Yudikatif dan legeslatif yang dipilih secara langsung
oleh masyarakat.

4. 8 Prinsip Pemerintahan yang Baik Menurut UNDP
Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu bentuk / wujud tanggung jawab
yang meliputi wewenang administrasi, ekonomi dan politik demi mengatur segala

permasalahan sosial negara tersebut. Hal ini senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal
yang hendak dituju yakni untuk mencapai pemerintahan yang ideal. Demi mewujudkan
orientasi tersebut, suatu negara harus menerapkan beberapa prinsip pemerintahan yang
berkesesuaian dengan UNDP sebagai berikut:

1.Adanya kesetaraan untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan kebijakan.
2.Kepekaan dan ketenagaan atas adanya kebutuhan steakholder.
3.Adanya kemampuan guna mediasi segala perbedaan di antara steakholder guna
mencapai konsepsi bersama.

4.Adanya akuntabilitas untuk steakholder yang dilayani.
5.Kegiatan-kegiatan didasarkan pada kerangka hukum
6.Adanya tranparansi dalam pengambilan keputusan suatu kebijakan.
7.Adanya jaminan terhadap hak smua orang guna meningkatkan taraf hidup melalui

berbagai macam cara yang adil
8.Mempunyai visi misi yang luas dan dalam jangka waktu panjang panjang demi
kelanjutan pembangunan sosial ekonomi yang ada.
22
E - Modul PPKn Kelas X | KD. 3.3